Masyarakat Memprotes Penetapan Desil di Medan

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠RRI.CO.ID, Medan – Dialog Inspirasi Aspirasi Sumut di Programa 1 FM 94,3 MHz. LPP RRI Medan, Rabu ( 2/8/2026 ) pagi, menghadirkan dua narasumber yaitu Anggota DPRD Medan ( H. Rajudin Sagala ) dan Pengamat Kebijakan Publik ( Elfenda Ananda ). Dalam dialog interakti Aspirasi Sumut dibahas berbagai persoalan mendasar terkait ketidakakuratan data penerima bantuan sosial. Diskusi interaktif tersebut menyoroti keresahan masyarakat akibat pengelompokan tingkatan ekonomi yang dinilai tidak adil.

“ Banyak warga yang hidup di bawah garis kemiskinan justru terdaftar dalam kategori desil menengah hingga tinggi. Kesalahan klasifikasi data ini mengakibatkan warga tidak mampu kehilangan hak mereka untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah. Politisi tersebut mendesak Dinas Sosial untuk segera melakukan verifikasi ulang di lapangan secara transparan, “ ungkap Rajudin.

Sedangkan Elfenda Ananda mengkritisi mekanisme survei dan pemutakhiran data oleh pihak berwenang. Ia menilai indikator penilaian status ekonomi masyarakat sering kali tidak menggambarkan kondisi realitas sosial yang sebenarnya. Kelemahan sistem penilaian ini memicu terjadinya exclusion error atau pemotongan akses bantuan bagi keluarga rentan. Pengamat tersebut menyarankan evaluasi total terhadap metode kaji cepat yang digunakan oleh pendata di tingkat bawah.

“ Masyarakat Sumatera Utara menyampaikan berbagai keluhan mereka melalui saluran telepon interaktif saat acara berlangsung. Beberapa warga mengeluhkan status desil mereka yang mendadak naik tanpa ada peningkatan kesejahteraan ekonomi yang nyata. Fenomena perubahan desil ini membuat mereka terancam terhentinya program bantuan kesehatan gratis dan beasiswa pendidikan anak. Warga berharap pemerintah daerah bertindak cepat untuk membenahi sistem pendataan sosial ini, “ ujar Elefanda

Para narasumber menyepakati bahwa perbaikan akurasi data membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah kota, kecamatan, dan pihak RT/RW. Pendataan yang melibatkan aparat lingkungan terdekat akan meminimalisasi potensi salah sasaran dalam pembagian bantuan sosial. Ketersediaan data yang valid dan transparan menjadi kunci utama agar program penuntasan kemiskinan berjalan optimal. Pemerintah daerah harus membuka akses sanggahan publik bagi warga yang merasa diperlakukan tidak adil oleh sistem.

Diakhir dialog narasumber memberikan kesimpulan serta rekomendasi nyata bagi para pemangku kebijakan. Pemerintah Kota Medan dan dinas terkait harus segera merevisi data desil yang bermasalah agar tidak memicu gejolak sosial. Komitmen perbaikan data sosial ini diharapkan mampu menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat miskin di Sumatera Utara. Penyelenggara acara berharap dialog ini menjadi jembatan aspirasi bagi rakyat kecil.