RRI.CO.ID, Medan - Persoalan stigma negatif yang melekat pada Kota Medan melalui tajuk "Menepis Stigma Medan Sebagai Kota Para Ketua" dibahas dalam Dialog Interaktif Aspirasi Sumut di Programa 1 FM 94,3 MHz. Rabu ( 19/8/2026 ) pagi, dengan menghadirkan narasumber Eka Putra Zakran Nst, S.H., M.H. (Ketua Umum Perkumpulan Advokat Negarawan Indonesia) dan Muhammad Tarmizi (Sekretaris DPD KNPI Sumut). Dialog ini membahas bagaimana label "kota para ketua" yang selama ini muncul di masyarakat menimbulkan kesan negatif terhadap dinamika organisasi, keamanan, dan citra Medan di mata publik. Stigma tersebut tidak hanya memengaruhi persepsi masyarakat luar, tetapi juga berdampak pada iklim investasi, pariwisata, dan semangat kolaborasi warga Medan dalam membangun daerah.
Pembahasan dalam dialog menyoroti bahwa salah satu tantangan terbesar dalam mengubah narasi kota adalah masih kuatnya pemberitaan dan opini yang hanya menyorot sisi konflik, kekerasan, dan ketertiban umum. Padahal Kota Medan memiliki potensi besar sebagai pusat ekonomi, budaya, dan pendidikan di Sumatera Utara. Upaya mengubah citra tidak bisa hanya mengandalkan klarifikasi, tetapi harus dibarengi dengan aksi nyata pemerintah dan masyarakat dalam menata kota, meningkatkan pelayanan publik, serta memublikasikan capaian pembangunan yang positif.
“ Penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan menjadi kunci untuk memutus mata rantai stigma. Menurutnya, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu agar masyarakat merasa aman dan percaya bahwa Medan adalah kota yang tertib. Selain itu, peran organisasi kemasyarakatan dan advokat penting dalam memberikan edukasi hukum kepada warga agar tidak mudah terprovokasi dan mampu menyelesaikan persoalan melalui jalur yang benar. Dengan begitu, kesan "kota para ketua" dapat bergeser menjadi "kota yang taat hukum dan beradab", ungkap Eka Putra Zakran.
Sementara itu, Muhammad Tarmizi yang juga menjadi narasumber dialog menekankan pentingnya peran generasi muda dan organisasi kepemudaan dalam membangun citra positif. KNPI memandang bahwa pemuda harus menjadi agen perubahan yang aktif dalam kegiatan sosial, ekonomi kreatif, dan budaya. Narasi tentang Medan harus diisi dengan kisah-kisah keberhasilan anak muda, UMKM, seni, dan kolaborasi lintas komunitas. Media sosial dan komunikasi publik juga harus dimanfaatkan secara strategis untuk menyampaikan informasi yang utuh, bukan hanya dokumentasi kegiatan, tetapi juga dampaknya bagi masyarakat luas.
“ Pentingnya sinergi antara pemerintah kota, aparat penegak hukum, media, organisasi masyarakat, dan warga. Dinas Kominfo Kota Medan misalnya, telah mengoptimalkan media sosial untuk membangun narasi berdasarkan fakta lapangan seperti perbaikan jalan, drainase, dan pelayanan publik, sehingga perlahan narasi "kota sejuta lubang" mulai berubah. Hal serupa perlu dilakukan untuk isu keamanan dan ketertiban. Pemerintah harus konsisten, sementara masyarakat dan ormas perlu mendukung dengan tindakan yang mencerminkan nilai gotong royong dan toleransi, “ ujar Tarmizi.
Lebih lanjut Tarmizi juga mengatakan bahwa diperlukan komitmen bersama untuk menata ruang publik, memperkuat ekonomi lokal, dan menjaga kerukunan. Medan sebagai kota multietnis memiliki modal besar untuk menjadi contoh keberagaman yang harmonis. Jika stigma negatif terus dibiarkan tanpa upaya koreksi, maka akan menghambat kemajuan dan membuat warga kehilangan kebanggaan terhadap kotanya sendiri.
Diakhir Dialog Aspirasi Sumut narasumber menegaskan bahwa menepis stigma "Kota Para Ketua" membutuhkan kerja kolektif. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang berpihak, penegakan hukum yang tegas, dan komunikasi publik yang transparan. Organisasi masyarakat dan pemuda harus aktif menciptakan kegiatan positif. Media dan masyarakat juga berperan menyebarkan narasi yang membangun. Dengan perubahan narasi dan aksi nyata, Kota Medan diharapkan dapat dikenal sebagai kota metropolitan yang aman, berkarakter budaya, toleran, dan sejahtera bagi seluruh warganya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....