RRI.CO.ID, Medan - Dialog Interaktif Aspirasi Sumut di Programa 1 LPP RRI Medan FM 94,3 MHz. Kamis ( 30/7/2026 ) pagi, mengupas tuntas salah satu isu kejahatan kemanusiaan yang kian marak dan memprihatinkan, yaitu dalam tajuk "Waspada Jerat TPPO". Diskusi interaktif ini menghadirkan dua pakar yang membedah masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari sudut pandang penanganan pemerintah serta advokasi lembaga swadaya masyarakat, yaitu Hartono, S.Sos (Ketua Tim Pemberdayaan dan Pemulangan BP3MI Sumut) dan Junaidi Malik, S.H. (Dir. Eksekutif PAKTA Indonesia). Fokus utama dialog ini adalah membongkar modus operandi sindikat perdagangan orang seperti iming-iming gaji besar ke luar negeri secara non-prosedural (scamming online, pekerja domestik ilegal) sekaligus merumuskan langkah taktis dalam pencegahan, pemulangan korbam, dan pemberdayaan ekonomi pasca-pemulangan.

Dari perspektif pelayanan publik dan penanganan korban oleh instansi pemerintah, Hartono, S.Sos. memaparkan peran strategis BP3MI dalam memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya warga Sumatera Utara. Sebagai Ketua Tim Pemberdayaan dan Pemulangan BP3MI Sumut, ia menjelaskan prosedur pendampingan hukum, pemulangan korban TPPO dari luar negeri, hingga program rehabilitasi dan reintegrasi sosial-ekonomi. BP3MI menekankan pentingnya migrasi aman (safe migration) dengan mengimbau masyarakat untuk selalu memastikan keabsahan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) melalui jalur resmi Kemenaker/BP3MI, serta tidak mudah tergiur oleh tawaran kerja cepat tanpa dokumen resmi yang berujung pada eksploitasi, penyekapan, atau kekerasan fisik di negara tujuan.

Sementara itu, dari sudut pandang advokasi hukum dan pengawasan masyarakat sipil, Junaidi Malik, S.H. memberikan analisis kritis terkait akar masalah yang menyebabkan warga rentan terjerat TPPO, seperti faktor kemiskinan, terbatasnya lapangan kerja lokal, dan rendahnya literasi digital. Sebagai Direktur Eksekutif PAKTA Indonesia, ia menyoroti bahwa sindikat TPPO kini memanfaatkan media sosial secara masif untuk merekrut korban dengan tawaran imbalan menggiurkan. PAKTA Indonesia mendesak aparat penegak hukum (Polda Sumut dan kejaksaan) untuk menindak tegas aktor intelektual (tekong dan calo) hingga ke akarnya, serta mendorong pemerintah daerah hingga tingkat desa/kelurahan untuk aktif melakukan sosialisasi pencegahan dan deteksi dini guna membentengi warganya dari jerat perdagangan manusia.

Diakhir dialog narasumber menegaskan bahwa penanggulangan TPPO di Sumatera Utara memerlukan kolaborasi lintas sektor yang terintegrasi antara pemerintah, aparat hukum, LSM, dan masyarakat luas (pentahelix). Langkah penanganan dan pemberdayaan korban yang dilakukan oleh BP3MI Sumut di bawah jajaran Hartono harus beriringan dengan pengawasan ketat serta edukasi kritis dari lembaga masyarakat seperti PAKTA Indonesia di bawah kepemimpinan Junaidi Malik. Dengan peningkatan kesadaran literasi kerja yang aman, penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap para calo ilegal, serta penyediaan alternatif lapangan kerja di daerah, diharapkan Sumatera Utara dapat terbebas dari ancaman kejahatan perdagangan orang.