RRI.CO.ID, Medan - H.T. Bahrumsyah, S.H., M.H. (Anggota DPRD Kota Medan) saat menjadi narasumber Dialog Aspirasi Sumut di Programa 1 LPP RRI Medan, FM 94,3 MHz. Rabu ( 13/5/2026) pagi, memberikan perspektif dari sisi kebijakan publik dan pengawasan legislatif. Beliau menggarisbawahi bahwa persoalan mendasar dalam pengentasan kemiskinan seringkali bukan terletak pada ketersediaan anggaran, melainkan pada karut-marutnya sinkronisasi data. Akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi sorotan utama karena sering kali ditemukan warga yang seharusnya berhak menerima bantuan justru terlewatkan, sementara mereka yang sudah mandiri secara ekonomi masih tercatat sebagai penerima manfaat. Bahrumsyah menekankan bahwa Pemko Medan sebenarnya telah melakukan terobosan besar melalui program Universal Health Coverage (UHC) yang menjamin kesehatan gratis dan program bedah rumah, namun tanpa validasi data yang dilakukan secara berkala oleh aparat di tingkat lingkungan hingga kelurahan, intervensi pemerintah tersebut tidak akan mampu menyentuh akar kemiskinan secara efektif.

Melengkapi perspektif tersebut, Saharuddin selaku Tokoh Masyarakat Medan Utara yang juga menjadi narasumber Dialog Aspirasi Sumut membawa narasi yang lebih emosional dan faktual mengenai kondisi riil di wilayah pesisir. Ia memaparkan bahwa masyarakat di Medan Utara, khususnya Belawan, Labuhan, dan Deli, terjebak dalam kemiskinan struktural yang diperparah oleh faktor lingkungan. Masalah banjir rob yang tidak kunjung tuntas menjadi beban finansial permanen bagi warga, di mana pendapatan mereka yang terbatas sering kali habis hanya untuk meninggikan lantai rumah atau memperbaiki kerusakan akibat air asin. Saharuddin melontarkan kritik tajam mengenai ketimpangan pembangunan; ia melihat adanya kontras yang sangat mencolok antara kemegahan pembangunan di pusat kota dengan kekumuhan di pinggiran. Baginya, solusi kemiskinan di wilayah ini tidak cukup hanya dengan pembagian sembako, melainkan harus ada keberanian politik dari pemerintah untuk menekan perusahaan-perusahaan besar di Kawasan Industri Medan (KIM) dan sektor pelabuhan agar memberikan prioritas lapangan kerja bagi putra daerah, sehingga masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton di tengah perputaran uang yang besar.

Lebih jauh, saat Dialog Aspirasi Sumut 2 narasumber menyepakati bahwa strategi pengentasan kemiskinan di masa depan harus bergeser dari pola karitatif atau bantuan cuma-cuma menuju pola pemberdayaan yang berkelanjutan. Hal ini mencakup peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Penguatan sektor UMKM juga dianggap sebagai mesin penggerak ekonomi kerakyatan yang paling tangguh, asalkan dibarengi dengan kemudahan akses modal dan pendampingan pemasaran. Para narasumber berkesimpulan bahwa pengurangan angka kemiskinan di Kota Medan memerlukan sinergi multidimensi: pemerintah harus menjamin keadilan infrastruktur dan akurasi data, sektor swasta harus membuka diri terhadap tenaga kerja lokal, dan masyarakat sendiri harus didorong untuk memiliki mentalitasmandiri. Tanpa adanya integrasi antara perbaikan lingkungan, keadilan ekonomi, dan ketepatan sasaran bantuan, target pengurangan angka kemiskinan akan sulit tercapai secara signifikan.