RRI.CO.ID, Tanjungbalai - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungbalai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi terkait rencana relokasi pedagang Pasar Bahagia. Rapat tersebut dihadiri sejumlah anggota dewan, di antaranya Ketua Komisi A Ilham Fauzi, Ketua Komisi B Hj. Artati, serta anggota DPRD Teddy Erwin, Nessy, Ratna Balqis, Juli Saud Simbolon, Mas’ud, dan Musia Amemi Sibarani.

RDP yang digelar di Aula DPRD Tanjungbalai, Jalan Jenderal Sudirman dihadiri OPD terkait yaitu Kadis PUPR Tety Juliany, Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial (Ekbangsos) Tajul, Plt. Kadisperindag dan Kasatpol PP Tanjungbalai.

Dalam rapat tersebut, berbagai masukan dan pandangan disampaikan guna memastikan relokasi berjalan tertib dan tidak merugikan para pedagang. Ketua Komisi B, Hj. Artati, menekankan pentingnya penataan pedagang berdasarkan jenis dagangan. Ia menyarankan agar pedagang potong unggas dipisahkan dari pedagang sayur dan ditempatkan di lokasi khusus.

“Penempatan pedagang harus ditata dengan baik. Pedagang ayam, ikan, dan sayur sebaiknya dipisahkan sesuai jenisnya. Ini tidak hanya membuat pasar lebih tertib, tetapi juga berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya. Senin, 30 Maret 2026.

Sementara itu, Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial (Ekbangsos), Tajul, menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Tanjungbalai berencana membangun Rumah Potong Unggas (RPU) di eks Pasar Sirantau yang akan difokuskan di satu titik.

Menanggapi hal tersebut, Artati menilai rencana tersebut masih bersifat jangka panjang dan belum menjawab persoalan relokasi yang mendesak saat ini.

“Yang kita hadapi sekarang adalah relokasi pedagang. Harus ada solusi konkret, khususnya untuk pedagang ayam, mereka akan ditempatkan dimana,” ucapnya.

Tajul menambahkan, di lokasi pasar yang baru nantinya tidak diperbolehkan adanya aktivitas pemotongan hewan. Pedagang hanya diperbolehkan menjual hewan yang telah dipotong di luar Pasar Bahagia.

Anggota DPRD lainnya, Mas’ud, mengimbau agar proses relokasi dilakukan secara humanis. Ia meminta pemerintah memberikan pemberitahuan dan sosialisasi terlebih dahulu kepada pedagang sebelum dilakukan penertiban.

“Pedagang harus dipersiapkan agar tidak kaget saat relokasi dilakukan. Sosialisasi itu penting,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Juli Saud Simbolon yang menekankan pentingnya kejelasan tempat bagi pedagang yang akan direlokasi. Ia mengingatkan agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara jumlah pedagang dengan ketersediaan lapak.

“Jangan sampai jumlah yang disebutkan tidak sesuai dengan tempat yang tersedia. Selain itu, harus ada pengawasan ketat agar tidak ada oknum yang memanfaatkan situasi dengan memperjualbelikan lapak,” kata Juli Saud Simbolon.

Ia juga meminta agar pemerintah bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari proses relokasi tersebut.

Sementara, Ratna Balqis mendorong agar penertiban segera dilakukan demi mengembalikan kondisi Pasar Bahagia yang tertib dan nyaman.

“Kita rindu suasana pasar yang bersih, rapi, dan tidak semrawut seperti dulu. Penertiban harus segera dilakukan,” ujarnya.

RDP lintas komisi ini diharapkan mampu menghasilkan solusi terbaik bagi seluruh pihak, khususnya para pedagang, sehingga proses relokasi Pasar Bahagia dapat berjalan lancar, tertib, dan berkeadilan.