Perang Timur Tengah Dampak Harga dan Ekonomi Indonesia
- 02 Mar 2026 12:06 WIB
- Medan
RRI.CO.ID, Medan - Perang yang terjadi di kawasan Timur Tengah memberikan dampak signifikan terhadap harga jual dan perekonomian Indonesia. Hal ini disampaikan Drs. Coki Ahmad Syahwier, S.E., MP (Pengamat Ekonomi USU) dalam acara Dialog Aspirasi Sumut di Programa 1 FM 94.3 MHz Senin, 2 Maret 2026.
Lebih lanjut Coki mengatakan bahwa konflik tersebut berdampak negatif, terutama terkait hubungan perdagangan dengan Iran. Produk ekspor Indonesia ke Iran seperti buah-buahan dan kayu menjadi salah satu faktor yang mempertinggi eskalasi dampak.
Selain itu, gangguan transportasi udara menuju kawasan Timur Tengah juga memberi pengaruh, khususnya bagi Provinsi Sumatra Utara yang memiliki kontribusi besar dalam perdagangan internasional serta sebagai jalur perjalanan umroh.
| Baca juga: Inspirasi keberkahan do'a Nabi Ibrahim |
Konflik ini juga berdampak pada sektor energi transportasi, di mana kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan inflasi. Pemerintah telah berupaya menjaga kecukupan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai antisipasi.
Haikal Kurnia Maulana, S.Hub.Int ( Pengamat Hubungan Internasional ) yang juga menjadi narasumber Dialog Aspirasi Sumut mengatakan bahwa dampak perang Timur Tengah terhadap ekonomi Indonesia meliputi beberapa aspek.
Diantaranya lonjakan harga minyak dunia dapat menekan neraca perdagangan, menambah beban subsidi, dan memicu inflasi, terutama di sektor transportasi dan pangan, mengingat Indonesia mengimpor sekitar 80% kebutuhan BBM-nya.
Berbicara tentang kemacetan rantai pasokan Haikal mengatakan Terusan Suez yang menjadi jalur penting perdagangan global bisa terganggu, meningkatkan biaya kargo dan mengganggu pasokan komoditas seperti gandum serta komponen produksi dari Eropa.
Sedangkan mengenai kestabilan pasar keuangan Haikal memberikan komentar bahwa nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi fluktuatif akibat ketidakpastian geopolitik, sementara harga emas cenderung naik sebagai aset perlindungan.
“ Potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat terjadi akibat perlambatan ekonomi global dan tekanan pada sektor industri yang bergantung pada impor bahan baku dan energi murah, “ ujar Haikal.
Diakhir dialog Haikal mengatakan bahwa Pemerintah telah mengambil langkah antisipatif melalui rapat koordinasi dan persiapan kebijakan strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan pasar.
Indonesia menyikapi konflik ini dengan konsisten tidak berpihak dan menolak tindakan yang melanggar aturan. Kenaikan inflasi yang terjadi menjadi bagian dari perhatian pemerintah dalam menerapkan politik luar negeri bebas aktif. (Red : Asyifah)
Kata Kunci / Tags
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....