RRI.CO.ID, Tebing Tinggi – Pemerintah Kota Tebing Tinggi meminta dukungan pemerintah pusat untuk normalisasi Sungai Padang dan Sungai Bahilang. Tingginya sedimentasi pada kedua sungai dinilai menjadi salah satu persoalan yang perlu ditangani dalam mengurangi risiko banjir.
Wali Kota Tebing Tinggi, Iman Irdian Saragih menyampaikan hal tersebut saat menerima Wakil Kepala Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam, Ridha Hermawan, di Balai Kota Tebing Tinggi, pada Rabu, 26 Agustus 2026.
Iman mengatakan, Tebing Tinggi kerap terdampak banjir kiriman dari wilayah hulu, termasuk Kabupaten Simalungun dan Serdang Bedagai. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap debit Sungai Padang dan Sungai Bahilang yang melintasi wilayah Tebing Tinggi.
Menurutnya, pemerintah kota memiliki keterbatasan kewenangan untuk melakukan normalisasi menggunakan APBD. Penanganan sungai tersebut memerlukan izin dari Balai Wilayah Sungai (BWS), sehingga dukungan kementerian terkait dibutuhkan.
“APBD tidak boleh digunakan untuk normalisasi Sungai Bahilang dan Sungai Padang, sedimen sudah sangat tinggi. Harus melalui izin BWS. Harapan kami ini bisa disuarakan ke kementerian terkait,” katanya.
Persoalan tersebut disampaikan kepada Satgas di tengah upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Banjir yang terjadi pada 27–28 November 2025 sebelumnya dilaporkan meluas hingga 29 kelurahan di Kota Tebing Tinggi.
Wakil Kepala Posko Nasional Satgas, Ridha Hermawan mengatakan kunjungan dilakukan untuk mengetahui lebih rinci perkembangan penanganan pascabencana. Informasi dari pemerintah daerah akan menjadi bagian dari evaluasi yang disampaikan kepada pimpinan Satgas.
Selain normalisasi sungai, pertemuan membahas pelaksanaan berbagai program pemulihan melalui dana TKD. Pemko Tebing Tinggi berharap penanganan tidak hanya berfokus pada pemulihan dampak, tetapi juga memperkuat mitigasi untuk mengurangi risiko banjir berulang.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....