RRI.CO.ID, Medan — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menegaskan persoalan pangan merupakan isu mendasar dan krusial yang menyangkut kebutuhan masyarakat. Karena itu, ketahanan pangan harus menjadi tanggung jawab pemerintah di seluruh tingkatan.

Menurut Bobby, pemenuhan kebutuhan dasar dan ketahanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala keluarga. Pemerintah, mulai dari tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional, juga ikut bertanggung jawab.

Bobby menuturkan, Presiden Prabowo Subianto telah menjadikan persoalan pangan sebagai salah satu program prioritas pemerintah. Karena itu, program tersebut harus dipastikan dapat diimplementasikan hingga ke tingkat paling bawah, dan dipahami oleh masyarakat.

“Dan tugas kita, adalah bagaimana program presiden ini bisa terimplementasi bisa sampai ke tingkat paling bawah dan dipahami,” kata Bobby, saat menghadiri penutupan pelatihan dan pendidikan Tani Merdeka Sumut-Aceh di Aula BPSDM Sumut, Medan, Selasa 28 Juli 2026.

Bobby menilai berbagai program Presiden Prabowo Subianto, termasuk di sektor pertanian, telah berjalan dengan baik dan mulai menunjukkan hasil. Salah satunya terlihat dari penyerapan hasil pertanian yang dinilai semakin baik.

“Hari ini kami melihat program-program yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden sejalan semua termasuk di bidang pertanian. Kita tahu data-data bagaimana penyerapan petani hari ini sudah sangat baik,” kata Bobby.

Karena itu, Bobby mengajak Tani Merdeka untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumut. Khususnya dalam menjalankan berbagai program yang berkaitan dengan sektor pertanian.

“Nanti dengan Tani Merdeka mungkin bisa kita kolaborasikan program-programnya. Karena kami yakin semuanya sudah ada expertnya disana,” kata Bobby.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Wilayah Tani Merdeka Sumut Gusmiyadi, mengapresiasi dukungan Gubernur Bobby Nasution terhadap sektor pertanian. Ia juga mendukung penerapan zonasi pertanian dan peternakan di Sumut yang dinilainya sebagai langkah strategis bagi pembangunan sektor pangan di daerah.

Gusmiyadi juga menyampaikan bahwa Sumut gagal menjadi tuan rumah Pekan Nasional Petani Nelayan 2029. Sebagai gantinya, ia mengusulkan agar Sumut menjadi tuan rumah pertemuan petani se-Indonesia.

“Kita pastikan Sumatera Utara akan menjadi basis konsolidasi kaum petani di seluruh Indonesia,” katanya.