RRI.CO.ID, Manado - Kawasan transmigrasi tidak cukup hanya menyediakan lahan garapan dan hunian bagi warga. Tanpa dukungan layanan transportasi yang memadai, terutama angkutan perintis, masyarakat transmigran berisiko mengalami keterisolasian yang berdampak pada terbatasnya mobilitas ekonomi, sosial, serta akses terhadap layanan dasar.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pemerintah menargetkan pengembangan 45 kawasan transmigrasi yang tersebar di 20 provinsi di Indonesia. Namun, hingga kini, dukungan transportasi umum di banyak kawasan tersebut masih belum tergarap optimal.

Sebaran kawasan transmigrasi mencakup wilayah Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Di Sumatera misalnya, pengembangan berlangsung di Selaut (Aceh), Muara Takung dan Lunang Silaut (Sumatera Barat), Lagita (Bengkulu), sejumlah kawasan di Sumatera Selatan seperti Kikim dan Telang, hingga Batu Petumpang di Kepulauan Bangka Belitung.

Di Kalimantan, kawasan transmigrasi meliputi Rasau Jaya dan Sekayam Entikong (Kalimantan Barat), Lamunti Dadahup (Kalimantan Tengah), Cahaya Baru (Kalimantan Selatan), Kerang (Kalimantan Timur), serta Salim Batu (Kalimantan Utara).

Wilayah timur Indonesia juga menjadi fokus, mulai dari Selaparang (NTB), Tasifeto Mandeu hingga Kobalima Timur (NTT), berbagai kawasan di Sulawesi Barat, Tengah, Selatan, Gorontalo, dan Tenggara, hingga Morotai, Bacan, Klamone Segun, Salor, Muting, dan Senggi di Maluku–Papua.

Data Perum DAMRI tahun 2024 menunjukkan angkutan bus perintis baru melayani 37 kawasan transmigrasi di 12 provinsi. Artinya, masih terdapat banyak kawasan yang belum terhubung layanan transportasi reguler.

Sejumlah rute yang telah beroperasi antara lain Kendari–Pinango (Sulawesi Tenggara), Batuparigi–Lambanan (Sulawesi Barat), serta beberapa rute di Gorontalo dari Terminal Dunggigi menuju Bukit Harapan, Puncak Jaya, dan Sidomukti.

Di Sumatera, layanan tersedia di Pangkalan Brandan–Tani Jaya (Sumatera Utara) serta berbagai rute penghubung desa transmigrasi di Jambi dan Kepulauan Riau. Sementara di Maluku dan Papua, konektivitas diwujudkan melalui rute Ambon–Tutuktolu, Tobelo–Trans Sukamaju, Sorong–Klasari, Jayapura–Senggi, hingga Merauke–Kurik.

Meski demikian, masih ditemukan pembukaan kawasan transmigrasi baru yang belum disertai prasarana jalan memadai maupun layanan transportasi umum. Warga memang memperoleh rumah layak dan jaminan kebutuhan hidup awal, tetapi mobilitas menuju sekolah, pasar, fasilitas kesehatan, maupun pusat administrasi masih menjadi tantangan.

Keberadaan angkutan perintis memiliki dampak luas. Dari sisi ekonomi, transportasi memungkinkan petani membawa hasil panen ke pasar yang lebih besar dengan biaya logistik lebih rendah, sekaligus menjamin distribusi kebutuhan pokok, pupuk, dan alat pertanian dengan harga lebih stabil.

Dari aspek sosial, transportasi membuka akses menuju sekolah, layanan kesehatan, dan kantor pemerintahan, serta memperkuat konektivitas antarpermukiman transmigrasi. Mobilitas yang lebih baik juga mempercepat proses adaptasi sosial masyarakat baru dengan lingkungan sekitar.

Selain itu, angkutan umum membantu efisiensi biaya rumah tangga karena lebih murah dibanding kepemilikan kendaraan pribadi, sekaligus menghemat waktu tempuh di wilayah dengan infrastruktur terbatas. Dalam skala lebih luas, kehadiran layanan transportasi menjadi indikator integrasi wilayah ke jaringan pembangunan nasional. Jalur angkutan reguler berpotensi memicu tumbuhnya pusat ekonomi baru di sekitar kawasan transmigrasi.

Penguatan layanan angkutan perintis memerlukan kolaborasi lintas sektor, khususnya antara Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Perhubungan. Penyediaan transportasi—baik kendaraan darat maupun perahu di wilayah sungai—idealnya dilakukan sebelum kawasan dihuni secara penuh.

Akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menegaskan bahwa transportasi merupakan faktor kunci keberlanjutan program transmigrasi.

“Tanpa konektivitas transportasi yang memadai, kawasan transmigrasi berpotensi terisolasi dan sulit berkembang secara ekonomi. Angkutan perintis harus dipandang sebagai investasi dasar pembangunan wilayah, bukan sekadar fasilitas tambahan,” ujarnya.

Menurut Djoko, integrasi perencanaan kawasan transmigrasi dengan jaringan transportasi regional akan mempercepat pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan warga transmigran dalam jangka panjang. Dengan berbagai fungsi strategis tersebut, layanan angkutan perintis bukan hanya pelengkap infrastruktur, melainkan instrumen vital yang menentukan keberhasilan program transmigrasi—baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun pemerataan pembangunan wilayah.

Tanpa transportasi yang terjangkau dan berkelanjutan, tujuan besar transmigrasi untuk membuka pusat pertumbuhan baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berisiko sulit tercapai. Sebaliknya, dengan konektivitas yang kuat, kawasan transmigrasi berpeluang menjadi motor pembangunan baru di daerah.