RRI.CO.ID, Majene – Kakanwil Kemenkum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa pendaftaran merek adalah perisai hukum yang vital bagi para pelaku usaha, terutama UMKM di daerah.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk lokal agar mampu berbicara banyak di pasar yang semakin kompetitif.

Sebagai langkah konkret, Tim Analis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK) Kemenkum Sulbar menyambangi Rumah BUMN Majene. Kunjungan ini bertujuan untuk memotret langsung implementasi kebijakan pendaftaran merek serta menggali hambatan yang dirasakan para pengusaha di lapangan.

"Sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha harus kuat agar perlindungan merek ini bukan sekadar formalitas, tapi memberikan manfaat nyata bagi ekonomi masyarakat," ujar Saefur, disela-sela kesempatannya Rabu 11 Maret 2026.

Ketua Tim, Muh. Irsyadi Ramadhany, menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi wadah untuk menginventarisasi masalah. Tim ingin mengetahui sejauh mana pemahaman regulasi merek di Majene serta menampung masukan teknis dari para pengguna layanan.

"Kami turun langsung untuk mengidentifikasi kendala proses pendaftaran. Data dan keluhan dari pelaku usaha ini sangat berharga sebagai bahan evaluasi kebijakan merek di tingkat provinsi," kata Irsyadi.

Direktur Rumah BUMN Majene, Muhammad Wais, menyambut baik kehadiran tim Kemenkum Sulbar. Ia mengungkapkan bahwa antusiasme pelaku usaha di Majene sangat tinggi, terbukti dengan adanya sekitar 800 pendaftaran merek yang telah difasilitasi melalui pihaknya.

Namun, Wais juga menyampaikan beberapa catatan penting dari para pelaku usaha, seperti durasi proses pendaftaran yang dirasa cukup lama serta perlunya kejelasan detail saat terjadi penolakan permohonan di aplikasi.

"Pelaku usaha berharap sistem ke depan lebih informatif, terutama soal alasan penolakan, agar mereka bisa segera melakukan perbaikan. Selain itu, kami berharap pemilik merek lokal lebih sering dilibatkan dalam event-event besar untuk memperkuat sinergi," harap Wais.

Menanggapi masukan tersebut, Kemenkum Sulbar berkomitmen untuk terus mengoptimalkan pendampingan, baik secara daring maupun luring. Langkah ini diambil guna memastikan layanan kekayaan intelektual di Sulawesi Barat semakin efektif, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.