RRI.CO.ID, Mamuju – Kanwil Kemenkum Sulbar terus mendorong transformasi digital dalam layanan hukum dengan menargetkan 573 badan hukum baru di Sulawesi Barat.

Salah satu fokus utamanya adalah mempermudah pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) untuk memiliki status badan hukum melalui layanan Perseroan Perorangan.

Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, menyatakan bahwa inovasi dari Ditjen AHU ini dirancang untuk memangkas birokrasi yang rumit.

"Perseroan Perorangan adalah solusi bagi pelaku usaha kecil agar bisa memiliki badan hukum dengan cara yang sederhana, cepat, dan legal. Ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi mereka dalam menjalankan bisnis," ujar Saefur, disela-sela kesempatannya Selasa 10 Maret 2026.

Untuk memastikan layanan ini menjangkau seluruh lapisan masyarakat, Kanwil Kemenkum Sulbar melakukan koordinasi intensif ke sejumlah instansi strategis di Mamuju Tengah, antara lain:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).

Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag).

Perbankan yang tergabung dalam Bank Himbara.

Kepala Bidang Pelayanan AHU, Wardi, yang memimpin langsung tim koordinasi, menjelaskan bahwa kolaborasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai regulasi terbaru. Sinergi ini diharapkan memudahkan masyarakat dalam mengakses perizinan hingga fasilitas perbankan.

Layanan Perseroan Perorangan menjadi prioritas utama Kanwil Kemenkum Sulbar tahun ini. Target yang ditetapkan pun cukup ambisius namun realistis:

Target Terdekat: 58 badan hukum terbentuk hingga 26 Maret 2026.

Target Tahunan: Sebanyak 573 badan hukum baru di wilayah Sulawesi Barat hingga akhir tahun.

Target Nasional: Mendukung terciptanya 80.000 pelaku usaha berbadan hukum di seluruh Indonesia.

"Kami optimistis target 573 Perseroan Perorangan di Sulbar bisa tercapai melalui kolaborasi kuat antara pemerintah daerah dan sektor perbankan. Ini adalah kontribusi nyata kami untuk memperkuat ekonomi nasional dari daerah," tambah Wardi.