Kuota Afirmasi Kelewat Besar, Sekolah Pedalaman Kehilangan Peminat

RRI.CO.ID, Malinau - Besarnya kuota jalur afirmasi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dinilai membawa dampak yang cukup signifikan terhadap output penyelenggaraan. Pendaftar di sekolah favorit perkotaan membludak, di sisi lain sekolah di kawasan pedalaman Malinau justru kehilangan peminat, sehingga menjadi polemik yang terus berulang.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Malinau, Esly Parir dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau yang membahas polemik SPMB di SMA Negeri 1 Malinau pada Senin (6/7/2026).

Jalur afirmasi saat ini mendapat kuota sekitar 30 persen atau 97 kursi dari total 320 daya tampung di SMA Negeri 1 Malinau. Afirmasi umumnya diberikan pada siswa kurang mampu atau kelompok tertentu sesuai kebijakan yang ditetapkan.

Menurutnya, porsi ini terlampau besar mengingat pendidikan di Malinau, mulai dari PAUD hingga SMA, sudah gratis bagi seluruh kalangan. "Kalau menurut saya, di Malinau ini, dari PAUD sampai SMA, orang mampu, orang kaya, orang susah, orang miskin, tetap diterima. Artinya tidak perlu membayar, gratis," katanya.

Ia menyebut kondisi ini membuat jalur afirmasi kehilangan urgensinya, sebab siswa dari kalangan mana pun sejatinya sudah bisa mengakses pendidikan tanpa hambatan biaya. Besarnya kuota afirmasi justru mendorong banyak siswa dari kecamatan pedalaman, seperti Kayan Hulu, Kayan Selatan, Pujungan, dan Mentarang Hulu, berbondong-bondong mendaftar ke SMA Negeri 1 Malinau.

Akibatnya, sejumlah SMA di kawasan pedalaman kini kekurangan siswa, bahkan ada yang nyaris kosong. Ia menyebut sekolah-sekolah tersebut awalnya didirikan sebagai bagian dari program wajib belajar 16 tahun, dengan harapan membuka akses yang lebih luas untuk pemerataan pendidikan.

Ia pun mengusulkan agar persentase kuota afirmasi dikurangi, dengan kelebihan kuotanya dialihkan ke jalur domisili. Menurutnya, langkah ini bisa menjadi solusi agar siswa yang benar-benar berdomisili dekat sekolah tidak lagi tersisih oleh jalur lain.

Sebagai contoh, tahun ini ada sekitar 25 siswa yang mendaftar lewat jalur domisili di SMA Negeri 1 Malinau akhirnya tidak diterima di sekolah tersebut karena keterbatasan kuota, padahal sekolah berada pada rentang jarak yang cukup dekat dengan rumah, sehingga memicu gelombang protes wali murid.

Ia menegaskan bahwa polemik SPMB bukanlah persoalan baru. Esly mengusulkan penyederhanaan jalur penerimaan SMA menjadi dua sistem saja, yakni domisili dan mutasi untuk mengurangi polemik SPMB yang terus berulang setiap tahun ajaran baru.

Di sisi lain, ia mengakui penambahan rombongan belajar (rombel) baru di SMA Negeri 1 Malinau yang sempat diusulkan sebagai solusi membludaknya pendaftar, sulit direalisasikan dalam waktu dekat. Sebab, seluruh pelaporan data pendidikan kini terpusat melalui satu sistem data dasar pendidikan (Dapodik), sehingga kewenangan daerah menjadi terbatas.

Ia turut menyoroti keluhan sejumlah orang tua yang anaknya ditolak di sekolah tersebut, meski jarak rumah ke sekolah sangat dekat. Sekolah swasta dan kejuruan, menurutnya, bisa menjadi solusi alternatif bagi siswa yang tidak lolos seleksi.