RRI.CO.ID, Malinau – Capaian kinerja program pemerintah Kabupaten Malinau tahun anggaran 2025 rata-rata berada di atas 90 persen. Hal itu disampaikan Bupati Malinau, Wempi W. Mawa dalam Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2025 pada Sidang Paripurna DPRD Malinau, Selasa (10/3/2026).

Dari sisi pembiayaan, Wempi memaparkan, target pembiayaan tahun 2025 sebesar Rp540,57 miliar dengan realisasi Rp514,57 miliar. Pelaksanaan pembiayaan daerah disebut telah berjalan sesuai dinamika pengelolaan APBD 2025 yang mengedepankan prinsip kehati-hatian, efektivitas, serta akuntabilitas.

“Capaian program pemerintah daerah dapat dilihat dari indikator kinerja berbagai urusan pemerintahan. Urusan tersebut meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan penunjang, urusan pemerintahan umum, serta urusan kewilayahan,” kata Wempi dalam nota pengantar LKPJ 2025.

Pada urusan wajib pelayanan dasar terdapat enam bidang, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.

“Pada 2025 terdapat 36 program yang dijabarkan dalam 86 kegiatan dan 269 subkegiatan dengan capaian kinerja 91,17 persen dan realisasi anggaran 83,67 persen,” terangnya.

Sementara itu, urusan wajib bukan pelayanan dasar mencakup 12 bidang antara lain tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, perhubungan, komunikasi dan informatika, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, serta perpustakaan.

“Urusan ini dilaksanakan melalui 57 program, 122 kegiatan, dan 220 subkegiatan dengan capaian kinerja 95,85 persen dan realisasi anggaran 85,15 persen,” papar Bupati Malinau.

Urusan pilihan yang menjadi potensi unggulan daerah mencakup lima bidang, yaitu pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian, serta kelautan dan perikanan. Pada tahun anggaran 2025 urusan ini didukung 22 program yang dijabarkan dalam 38 kegiatan dan 64 subkegiatan dengan capaian kinerja 98,75 persen serta realisasi anggaran 93,57 persen.

Selanjutnya pada urusan penunjang pemerintahan terdapat delapan bidang antara lain perencanaan pembangunan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengawasan, sekretariat dewan, sekretariat daerah, serta pengelolaan perbatasan.

“Urusan ini dilaksanakan melalui 21 program dengan 78 kegiatan dan 201 subkegiatan dengan capaian kinerja 97,20 persen serta realisasi anggaran 87,38 persen,” ucap Wempi.

Adapun urusan pemerintahan umum pada tahun anggaran 2025 dilaksanakan melalui satu bidang yakni kesatuan bangsa dan politik. Urusan tersebut terdiri dari lima program yang dijabarkan dalam delapan kegiatan dan 20 subkegiatan dengan capaian kinerja 100 persen dan realisasi anggaran 94,52 persen.

Sementara itu, urusan kewilayahan mencakup 15 kecamatan dengan 52 program, 89 kegiatan, dan 124 subkegiatan. Rata-rata capaian kinerja urusan kewilayahan mencapai 99,80 persen dengan realisasi anggaran 96,34 persen.

Wempi menambahkan secara keseluruhan capaian program tahun anggaran 2025 menunjukkan target yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara optimal. Penyerapan anggaran juga mencerminkan penggunaan keuangan daerah yang efektif dan efisien dengan tetap menjaga kualitas pelaksanaan program.