RDP SPMB Malinau, Aliansi Orang Tua Murid Ajukan Lima Tuntutan

  • 06 Jul 2026 15:30 WIB
  •  Malinau
Poin Utama
  • Aliansi Orang Tua Murid dan LSM Persadaku mengajukan lima tuntutan kepada DPRD Kabupaten Malinau dalam RDP terkait polemik SPMB 2026 di SMA Negeri 1 Malinau pada Senin 6 Juli 2026.
  • Dua dari lima tuntutan berfokus pada transparansi hasil seleksi SPMB, dengan permintaan agar penyelenggara membuka hasil secara terbuka dan DPRD mendampingi saat persoalan dibawa ke RDP di DPRD Provinsi Kalimantan Utara.
  • Aliansi meminta DPRD menjamin bantuan transportasi dan asuransi bagi siswa yang terpaksa bersekolah jauh dari rumah, serta mendata menyeluruh siswa terdampak termasuk yang berisiko putus sekolah akibat kebijakan jalur domisili.

RRI.CO.ID, Malinau - Aliansi Orang Tua Murid bersama LSM Persadaku menyampaikan lima tuntutan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait polemik Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di SMA Negeri 1 Malinau, Senin (6/7/2026).

Rapat digelar di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Malinau usai aksi penyampaian aspirasi di halaman kantor dewan. Lima tuntutan itu disusun sebagai langkah lanjutan atas persoalan jalur domisili SPMB yang dinilai merugikan puluhan calon peserta didik.

Wakil Ketua Umum LSM Persadaku, Joko Supriadi, menegaskan dari lima tuntutan tersebut, dua di antaranya berkaitan langsung dengan transparansi hasil seleksi.

Massa aksi meminta DPRD Malinau ikut mendorong pihak penyelenggara agar bersedia membuka hasil SPMB secara terbuka, sekaligus mendampingi mereka saat persoalan ini dibawa ke RDP lanjutan di DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

"Tuntutan kita itu kepada DPRD Malinau, bagaimana DPRD Malinau itu memfasilitasi untuk transparansi, dan hari ini sudah dilakukan," ujarnya

Aliansi juga menyoroti nasib siswa yang akhirnya terpaksa bersekolah jauh dari rumah akibat kalah dalam sistem pemeringkatan jalur domisili. Mereka meminta DPRD ikut memperjuangkan bantuan transportasi dan asuransi bagi siswa-siswa tersebut, mengingat beban yang harus ditanggung keluarga bertambah berat.

Peserta aksi turut meminta agar DPRD membantu mendata secara menyeluruh siswa yang terdampak, termasuk kemungkinan ada yang sampai putus sekolah karena persoalan ini. Menurut aliansi, jumlah korban di lapangan diperkirakan lebih banyak dari yang selama ini tercatat.

Tuntutan terakhir yakni dugaan intimidasi terhadap salah satu pendamping warga dari LSM Persadaku saat mengangkat isu ini ke ruang publik. Aliansi meminta Badan Kehormatan DPRD memfasilitasi pertemuan khusus untuk menelusuri dugaan intimidasi yang disebut melibatkan oknum anggota dewan tersebut.

Aliansi Orang Tua Murid dan LSM Persadaku menyatakan akan terus mengawal proses penyelesaian polemik SPMB hingga tuntas.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....