KBRN, Malinau: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Malinau belum mencapai target yang ditetapkan pada APBD Perubahan 2024.

Berdasarkan keterangan Kepala UPT Bapenda Kaltara Wilayah Malinau, Aan Hartono, dari target perubahan PKB sebesar Rp12 miliar di periode tersebut, hanya mampu terealisasi sebesar 96 persen, atau sekitar Rp11,54 miliar.

"Kami awalnya optimis melihat capaian PKB di triwulan tiga yang sudah melampaui target 75 persen. Namun di triwulan empat, realisasi PKB agak tersendat," ujar Aan Hartono, saat ditemui di kantor UPT Bapenda di Malinau, Kamis (23/1/2025).

Menurut Aan, kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah. "Masyarakat cenderung mampu membeli kendaraan baru, tetapi saat tiba waktunya membayar pajak, banyak yang tersendat," jelasnya.

Menurutnya, Bapenda telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong realisasi PKB, termasuk memberikan insentif berupa penghapusan denda pajak yang digelar pada Oktober lalu bertepatan dengan HUT Kaltara. Namun, kebijakan ini belum cukup efektif untuk mendongkrak pendapatan pajak kendaraan bermotor.

Aan juga menambahkan, situasi ini tidak hanya terjadi di Malinau, tetapi juga di beberapa kabupaten/kota lain di Kaltara. "Dari lima kabupaten/kota, hanya Bulungan yang mampu mencapai target PKB," ungkapnya.

Meski demikian, pihaknya menekankan akan terus mendorong kesadaran masyarakat untuk taat pajak guna meningkatkan pendapatan daerah dari sektor PKB di masa mendatang.