KBRN, Malinau : Pemerintah Kabupaten Malinau mengalokasikan anggaran dari APBD sebesar Rp19 miliar untuk subsidi ongkos angkut (SOA) orang bagi transportasi sungai sepanjang tahun 2025.

‎Skema ini menjadi bagian dari total anggaran Rp72,2 miliar yang digelontorkan untuk mendukung konektivitas wilayah melalui subsidi transportasi udara, darat, dan sungai.

‎Menurut Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Malinau, Erly Sumiati, SOA sungai menyasar masyarakat di pedalaman yang bergantung penuh pada transportasi air sebagai moda utama mobilitas.

‎"Rp19 miliar tahun ini kita alokasikan khusus untuk subsidi transportasi sungai. Ini bentuk kehadiran pemerintah dalam menjangkau wilayah yang belum terhubung jalan darat atau sulit dijangkau pesawat sebagaimana arahan Bupati dan wakil Bupati," ujarnya Jumat (18/7/2025).

‎Erly menjelaskan, khusus di pedalaman, terdapat tiga rute yang dilayani dalam skema subsidi ini, yakni rute Malinau Long Berang (Mentarang Hulu), Tanjung Selor - Pujungan, dan Tanjung Selor – Long Alango (Bahau Hulu).

‎Pemerintah menanggung 75 persen ongkos angkut, sedangkan 25 persen ditanggung masyarakat pengguna layanan, dengan tarif setelah subsidi berkisar antara Rp50.000 hingga Rp400.000 per penumpang, tergantung jarak dan tingkat kesulitan medan.

‎"Kalau ke Long Alango, misalnya, tiket realnya bisa sampai Rp1,6 juta, tapi masyarakat cukup bayar Rp400.000 saja. Sisanya disubsidi pemerintah," jelasnya.

‎Frekuensi pelayaran bervariasi, rute Pelita - Long Berang sebagai contoh, dilayani tiga kali seminggu, sementara dua rute lain masing-masing sekali seminggu. Jadwal ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

‎SOA sungai ditujukan untuk mendukung kelancaran akses pelayanan publik, dan mobilitas masyarakat di wilayah perbatasan dan terpencil. "Ini adalah salah satu instrumen untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terjadi di kota, tapi menjangkau hingga ke hulu," tegas Erly.

‎Sebagai informasi, dari total anggaran SOA tahun ini, Rp44,99 miliar dialokasikan untuk subsidi udara, Rp19 miliar untuk sungai, dan Rp3 miliar untuk transportasi darat.