KBRN, Malinau : Pemerintah Kabupaten Malinau berencana membangun pos darurat di sekitar titik giram baru Sungai Bahau untuk mendukung penanganan emergensi jangka pendek. Langkah ini menyusul peninjauan langsung Bupati Malinau Wempi W. Mawa pada akhir Juni 2025, merespon laporan terganggunya akses logistik ke wilayah pedalaman akibat longsor.

Pos tersebut akan difungsikan untuk mendukung aktivitas bongkar-muat barang yang kini dilakukan secara manual oleh warga di jalur sungai yang tertutup material longsor. Bupati Malinau menekankan bahwa keberadaan pos diperlukan karena proses pengangkutan barang mengharuskan warga bermalam dan mengangkut muatan sejauh 400 meter melalui jalur darat yang terjal.

“Untuk penanganan segera yang bersifat emergensi, yang pertama kita akan membangun pos. Karena di situ sudah pasti bermalam. Jarak tempuh manual itu 400 meter dari hilir ke hulu giram,” ujar Wempi, Selasa (1/7/2025).

Menurutnya, jalur logistik yang terganggu berdampak langsung terhadap kenaikan harga barang, termasuk bahan pokok dan BBM, di wilayah terdampak. Warga terpaksa membongkar muatan di hilir giram, mengangkutnya manual ke hulu, lalu kembali untuk memindahkan sisa barang secara bergantian.

“Longboat besar harus bongkar dulu, mungkin dari 5-6 ton muatan hanya bisa dibawa 1 hingga 1,5 ton melintasi giram. Itu pun dengan risiko tinggi. Bongkar di bawah, lewati giram, bongkar lagi di atas, lalu kembali lagi. Ini pasti berpengaruh terhadap ekonomi dan pembangunan di sana,” jelasnya.

Wempi mengatakan, pihaknya juga telah mengkoordinasikan hal ini dengan pihak terkait lainnya untuk mendukung penanganan berkelanjutan. “Sudah kami laporkan ke Pak Gubernur dan saya sampaikan juga ke PUPR serta Balai Sungai,” imbuhnya.