RRI.CO..ID, Malinau - Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Malinau Tahun 2026 yang telah terbentuk diharapkan dapat mengurangi ketimpangan struktur tanah di Bumi Intimung.

Plh. Sekda Malinau, Francis, S.Pd., M.Pd. menegaskan reforma agraria merupakan kebijakan strategis negara dalam menata kembali hubungan masyarakat dengan tanah melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan permukaan bumi secara berkeadilan.

"Reforma agraria bertujuan mewujudkan keadilan sosial, mengurangi ketimpangan struktur agraria, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis sumber daya agraria," katanya saat membuka Rapat Pembentukan GTRA Kabupaten Malinau Tahun 2026 di Ruang Intulun, Kamis (05/03/2026).

la menjelaskan, program reforma agraria juga menjadi bagian penting dari arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam program kerja Presiden Prabowo Subianto melalui Astacita. Khususnya cita kedua tentang penguatan pertahanan keamanan dan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Selain itu, reforma agraria juga selaras dengan cita keenam, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan. "Kebijakan tersebut, juga telah dituangkan dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029," jelas Francis.

Reforma agraria menjadi tugas bersama kementerian dan lembaga terkait mulai dari pusat hingga ke daerah. "Melalui rapat ini kita akan menetapkan kembali tim GTRA tahun 2026 serta membahas program kerja yang akan dilaksanakan tahun ini," bebernya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malinau, Endang Waryanti Agustina, melaporkan capaian pelaksanaan GTRA tahun 2025. "Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan redistribusi terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), khususnya dari pelepasan kawasan hutan berdasarkan SK 359 Tahun 2023," tutur Endang. (Dayat/sti)