RRI.CO.ID, Malinau – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Malinau mengajak seluruh pihak terkait untuk bergerak bersama-sama mengatasi kasus stunting atau kekerdilan pada anak. Upaya ini dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing instansi di lapangan.

Ketua TP PKK Kabupaten Malinau Maylenty Wempi menyampaikan bahwa penanganan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial atau hanya oleh satu pihak saja. Yaitu TP PKK saja atau posyandu atau Kesehatan saja. “Tetapi diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, dinas terkait, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat luas untuk memberikan dampak yang nyata dan berkelanjutan,” kata Mayenty Wempy.

Karenanya, Ketua TP PKK Malinau yang juga ketua TM Pembina Posyandu Kabupaten Malinau ini mengajak seluruh stakeholder untuk bahu-membahu untuk menjalankan 6 standar pelayanan minimal atau 6 SPM. Setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab sesuai tupoksinya masing-masing yang menjadi lokasi stunting.

“Jika semua bergerak searah dan terintegrasi, maka upaya menurunkan angka stunting di Kabupaten Malinau akan lebih efektif dan cepat tercapai miminalisir stunting," ujar Mayenty Wempi.

Lebih lanjut dijelaskan Maylenty Wempi, pendekatan terpadu ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemenuhan gizi, perbaikan sanitasi, hingga edukasi pola asuh bagi orang tua. TP PKK Malinau berkomitmen untuk terus memimpin dan menggerakkan peran serta keluarga sebagai garda terdepan dalam mencegah dan menanggulangi stunting.

Maylenty berharap, dengan adanya gerakan bersama ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan gizi pada masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) semakin meningkat. “Sehingga generasi mendatang di Malinau dapat tumbuh sehat, cerdas, dan optimal.” tukasnya.(*)