Pemerintah Usulkan Defisit RAPBN 2027 Sebesar 2,4 Persen PDB
- 27 Agt 2026 12:31 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Pemerintah mengusulkan defisit RAPBN 2027 sebesar 2,4 persen dari PDB untuk menjaga kesehatan dan keberlanjutan fiskal.
- APBN 2027 tetap diarahkan sebagai peredam guncangan ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan dan menjaga daya beli masyarakat.
- Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6 persen, dengan belanja negara Rp4.097,2 triliun dan pendapatan Rp3.426 triliun.
RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah mengusulkan defisit RAPBN 2027 sebesar 2,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menkeu Purbaya mengatakan target tersebut menunjukkan komitmen pemerintah menjaga keberlanjutan fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Purbaya menyebut kebijakan fiskal 2027 dirancang untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Ini sekaligus mempertahankan kesehatan dan kredibilitas APBN.
Menurutnya, keberpihakan kepada masyarakat harus berjalan seiring dengan disiplin dan keberlanjutan fiskal. “Untuk percepatan pertumbuhan ekonomi namun menjaga keberlangsungan fiskal, defisit RAPBN 2027 diusulkan sebesar 2,4 persen dari PDB,” ucap Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026.
APBN, tambahnya, memiliki peran strategis sebagai peredam guncangan (shock absorber) untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Selain itu, APBN digunakan sebagai instrumen untuk mendorong perekonomian domestik dan mendukung agenda prioritas pembangunan.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 mencapai enam persen. Target tersebut akan didukung transformasi menuju struktur ekonomi yang lebih produktif, bernilai tambah, dan berdaya saing.
Dalam RAPBN 2027, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar 4.097,2 triliun rupiah. Sementara itu, pendapatan negara ditargetkan mencapai 3.426 triliun rupiah.
Purbaya mengatakan pemerintah akan terus mencermati risiko global. Hal ini termasuk perkembangan geopolitik, fluktuasi harga energi dan komoditas, serta fragmentasi perdagangan dunia.
Pihaknya juga menyiapkan kebijakan fiskal yang fleksibel, namun tetap akuntabel dan terukur. Pemerintah berharap kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas makroekonomi, memperkuat daya beli masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....