Tekanan Impor Naik, Komisi VII DPR RI Soroti Masa Depan Industri Padat Karya

RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyoroti masa depan industri padat karya dan lapangan kerja di Indonesia. Menurutnya, isu tersebut penting karena berkaitan langsung dengan jutaan pekerja yang menggantungkan hidup pada sektor industri.

Evita mengingatkan bahwa industri nasional saat ini menghadapi berbagai tantangan. Selain tekanan impor, industri juga menghadapi kenaikan biaya bahan baku akibat nilai tukar rupiah yang masih berada pada level tinggi.

“Seterusnya yang menjadi menurut saya serius juga adalah masa depan industri padat karya dan lapangan kerja. Bagi saya itu Pak Menteri isu yang penting karena ketika kita bicara industri padat karya kita sedang bicara mengenai jutaan pekerja Indonesia,” ujar Evita dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 8 Juni 2026.

Ia juga menyoroti ketergantungan industri nasional terhadap bahan baku impor. Di saat yang sama, menurutnya, kondisi pasar global juga belum sepenuhnya pulih.

“Sementara Pak Menteri industri nasional masih sangat tergantung pada bahan baku impor. Pasar global juga sepenuhnya belum pulih,” kata Evita.

Evita juga mempertanyakan strategi besar pemerintah menghadapi situasi geopolitik global saat ini. Ia mengingatkan agar pertumbuhan industri yang terjaga tidak dibarengi dengan hilangnya lapangan kerja.

“Dengan keadaan situasi yang sekarang geopolitik dan lain-lain kementerian ini strategi besarnya ini apa ke depan? Jangan sampai kita berhasil Pak Menteri menjaga angka pertumbuhan industri tetapi banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan,” ucap Evita.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemerintah terus mengambil langkah antisipatif untuk menjaga keberlangsungan industri nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga aktivitas produksi, daya saing industri, serta memitigasi risiko yang dapat memengaruhi perekonomian nasional.

Menurut Agus, Kementerian Perindustrian bersama kementerian dan lembaga terkait menyiapkan tiga langkah strategis untuk memperkuat industri manufaktur nasional. Langkah tersebut meliputi penguatan insentif, pengendalian impor, dan penataan pelabuhan masuk impor.

“Pemerintah terus-menerus mengambil langkah-langkah antisipatif untuk menjaga keberlangsungan industri nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Upaya ini diarahkan untuk memastikan aktivitas produksi bisa tetap berjalan,” ujar Agus.

Agus menjelaskan langkah ketiga yang terus diperjuangkan Kemenperin adalah penataan kembali pelabuhan masuk impor atau entry point bagi barang konsumsi tertentu. Kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan impor sekaligus memperbaiki tata kelola logistik nasional.

Ia menyebut pelabuhan yang diusulkan menjadi entry point antara lain Sorong, Bitung, dan Kupang. Menurutnya, utilisasi ketiga pelabuhan tersebut masih rendah sehingga berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi baru apabila ditetapkan sebagai pintu masuk impor.

“Inisiasi penataan kembali pelabuhan masuk impor atau entry point bagi barang konsumsi tertentu, guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian impor. Sekaligus perbaikan tata kelola logistik nasional dan juga optimalisasi kapasitas pelabuhan-pelabuhan di luar Pulau Jawa,” kata Agus.