Ketua Komisi VII DPR Soroti Pemotongan Anggaran Kemenperin 2026

RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan pemotongan anggaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada tahun 2026. DPR ingin mengetahui bentuk pemotongan, penyebab, serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri.

Menurut Saleh, penjelasan tersebut penting untuk melihat pengaruhnya terhadap kualitas industri nasional. DPR juga ingin mengetahui dampaknya terhadap perusahaan asing maupun lokal yang beroperasi di Indonesia.

“Kami juga ingin melihat nih penyerapan anggaran sampai pada posisi ini Pak Menteri. Penyerapan anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau enggak salah, tahun 2026 ini,” ujar Saleh dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 8 Juni 2026.

Saleh mengatakan, Komisi VII DPR RI juga sedang mengevaluasi komposisi anggaran Kemenperin. Evaluasi dilakukan karena anggaran yang pernah dibahas sebelumnya tidak mengalami kenaikan dan bahkan mengalami penurunan.

Ia menilai, pembahasan tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kementerian. Karena itu, DPR ingin mendalami berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran.

“Kami itu hanya ingin melihat bagaimana komposisi anggaran yang sebetulnya kita sudah lalui dua kali ini sebetulnya. Ternyata yang dulu, yang awal itu saya ingat anggarannya sekian, begitu tahun berikutnya tidak bisa nambah, malah turun,” ujar Saleh.

Saleh mengatakan, hasil rapat internal komisi menginginkan evaluasi dilakukan lebih mendalam. DPR ingin mengetahui letak persoalan dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program Kementerian Perindustrian.

Ia menyebut Komisi VII juga ingin melihat proporsi anggaran pada setiap direktorat jenderal. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui alokasi yang dinilai paling sesuai bagi masing-masing unit kerja.

“Maka teman-teman di dalam rapat internal komisi itu menginginkan supaya ini kita dalami sebetulnya di mana duduk persoalannya. Lalu apa saja yang harus kita lakukan dan tidak boleh ditinggalkan di dalam pembahasan dan juga pelaksanaan program di Kementerian Perindustrian,” kata Saleh.

Saleh menjelaskan alokasi anggaran terbesar saat ini berada pada Politeknik Perindustrian. Namun menurutnya, anggaran tersebut lebih berfokus pada penyiapan sumber daya manusia.

Ia menilai kebutuhan direktorat lain juga perlu mendapatkan perhatian dalam pembahasan anggaran. Karena itu, DPR meminta penjelasan mengenai kebutuhan setiap direktorat jenderal.