Ekonomi Digital Indonesia Dinilai Perlu Dibangun dari Hulu, Bukan Sekadar Hilir

RRI.CO.ID, Jakarta - Pengembangan ekonomi digital Indonesia dinilai harus dimulai dari sektor hulu, bukan hanya memperkuat sisi hilir konsumsi semata. Pendekatan yang terlalu berfokus pada pengguna akhir dinilai berisiko membuat Indonesia tetap menjadi pasar, bukan produsen dalam ekosistem global.

"Pemerintahan Prabowo Subianto saat ini mendorong berbagai program ekonomi kerakyatan, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau KDKMP secara nasional. Namun, pendekatan kebijakan tersebut dinilai belum sepenuhnya menyentuh aspek fundamental pembangunan ekonomi dari sisi hulu produksi nasional," kata Pengamat ekonomi CELIOS, Nailul Huda dalam keterangan pers tertulis, Sabtu, 18 April 2026.

Nailul mengakui, arah kebijakan tersebut memiliki semangat serupa gagasan Soemitro Djojohadikusumo dalam pembangunan ekonomi berbasis koperasi. Ia menyebut distribusi dana kepada masyarakat melalui koperasi merupakan langkah strategis, namun implementasinya masih perlu diperbaiki secara menyeluruh.

“Program KDKMP ini berupaya mendekatkan masyarakat ke pasar dengan memotong peran perantara dalam distribusi ekonomi masyarakat. Namun, pendekatan yang terlalu top down (langsung dijalankan pihak bawah/red)?bertentangan dengan prinsip koperasi yang seharusnya dibangun dari anggota secara partisipatif," ucap Nailul dalam keterangannya, Sabtu, 18 April 2026.

Menurutnya, Koperasi Desa Merah Putih tidak seharusnya berdiri sendiri tanpa integrasi dengan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Integrasi tersebut penting agar ekosistem ekonomi desa saling menguatkan, terutama dalam produksi, distribusi, dan pemasaran produk lokal masyarakat.

“Koperasi dapat menjadi jalur pemasaran bagi produk BUMDes maupun usaha lokal sehingga memperluas akses pasar masyarakat desa. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga berperan sebagai pelaku aktif dalam kegiatan ekonomi produktif berkelanjutan," ucap Nailul.

Namun demikian, ia juga menyoroti tata kelola program yang dinilai belum tepat dalam mendukung tujuan awal pembentukan koperasi. Penempatan program di bawah entitas tertentu dianggap kurang sesuai dengan semangat koperasi yang berbasis partisipasi masyarakat secara luas.

“Cita-cita besar koperasi harus dikembalikan ke pendekatan bottom up agar sesuai dengan prinsip dasar ekonomi kerakyatan Indonesia. Bukan sekadar menjadi instruksi dari atas tanpa melibatkan anggota sebagai pemilik utama dalam sistem koperasi yang dijalankan," ucap Nailul.

Di sisi lain, perkembangan ekonomi digital Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan, terlihat dari meningkatnya penggunaan sistem pembayaran digital QRIS nasional. Selain itu, penggunaan layanan perbankan konvensional seperti ATM mengalami penurunan seiring perubahan perilaku masyarakat menuju transaksi digital.

Meski demikian, pertumbuhan tersebut dinilai masih didominasi oleh sisi konsumsi sehingga Indonesia belum kuat sebagai produsen ekonomi digital. Indonesia memiliki jutaan pengguna digital, namun sebagian besar hanya berperan sebagai konsumen dalam ekosistem ekonomi digital global saat ini.

“Kita memiliki jumlah pengguna digital sangat besar, namun mayoritas masih berperan sebagai konsumen, bukan produsen dalam ekonomi digital nasional. Padahal untuk menjadi pemain utama, Indonesia harus membangun kekuatan dari sektor hulu, termasuk industri teknologi dan manufaktur digital," ucap Nailul.

Ia menyontohkan, potensi besar Indonesia sebagai produsen nikel dunia yang belum dioptimalkan untuk industri semikonduktor global saat ini. Padahal industri semikonduktor merupakan fondasi utama dalam pengembangan teknologi dan ekonomi digital modern di berbagai negara maju dunia.

Lebih lanjut, pembangunan ekonomi digital membutuhkan tiga elemen utama yaitu sumber daya manusia kompeten, teknologi memadai, serta regulasi adil. Ketiga elemen tersebut harus berjalan beriringan agar mampu menciptakan ekosistem ekonomi digital yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia.

“Ketiga hal tersebut saling berkesinambungan dan menjadi fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia secara menyeluruh dan berkelanjutan. Tanpa fondasi kuat dari hulu, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia hanya akan terlihat besar di permukaan tanpa kekuatan struktural nyata," ucapya.

Menggeser Doninasi Sistem Liberal

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan komitmen pemerintahan Prabowo Subianto untuk mengembalikan arah kebijakan ekonomi nasional berbasis konstitusi. Pemerintah berupaya menggeser dominasi sistem liberal menuju ekonomi kekeluargaan dengan memperkuat peran koperasi sebagai pilar utama pembangunan nasional.

Menurut Ferry, arah ekonomi Indonesia selama ini cenderung didominasi mekanisme pasar bebas yang berorientasi pada kapital. Ke depan, kebijakan tersebut akan diarahkan kembali pada sistem ekonomi gotong royong yang menempatkan koperasi sebagai penggerak utama.

“Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan perekonomian disusun atas asas kekeluargaan dengan koperasi sebagai pilar utama nasional. Para pendiri bangsa menginginkan koperasi hadir kuat di sektor produksi, distribusi, industri, hingga pembiayaan masyarakat luas,"

Pernyataan tersebut disampaikan Ferry dalam kuliah umum di hadapan Perwira Siswa Pendidikan Reguler Sekolah Staf dan Komando TNI, Jumat, 17 April 2026. Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pemahaman ekonomi konstitusi di kalangan aparatur strategis nasional.

Ferry menjelaskan Presiden telah memberikan mandat kepada Kementerian Koperasi untuk memastikan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berjalan optimal. Program strategis nasional tersebut menargetkan pembentukan puluhan ribu koperasi desa sebagai penggerak ekonomi berbasis komunitas masyarakat.

Melalui program Kopdes Merah Putih, pemerintah ingin mengembalikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional Indonesia. Koperasi diharapkan mampu menjadi instrumen utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat hingga ke tingkat desa.

Bagi Ferry, koperasi bukan sekadar badan usaha, melainkan alat konstitusional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat secara kolektif. Sejarah menunjukkan koperasi pernah berperan penting dalam sektor produksi, distribusi, hingga industri nasional secara luas.

“Presiden menegaskan bahwa negara harus kembali hadir dalam mengatur sistem ekonomi nasional agar lebih berkeadilan sosial. Kehadiran negara diperlukan untuk memastikan ekonomi tidak hanya dikuasai mekanisme pasar semata dalam praktiknya," ucapnya.

Data Kementerian Koperasi mencatat sebanyak 83.374 koperasi desa telah memiliki badan hukum resmi hingga saat ini. Pemerintah juga tengah mempercepat pembangunan fisik sekitar 35 ribu unit koperasi berupa gerai, gudang, dan sarana pendukung lainnya.

Selain itu, sebanyak 4.200 unit koperasi desa telah rampung sepenuhnya dan siap memasuki tahap operasional dalam waktu dekat. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penguatan ekonomi desa sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap kegiatan ekonomi produktif.

Transformasi Ekonomi Nasional

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, digitalisasi dan kecerdasan buatan atau AI menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara GrabX 2026 seiring meningkatnya peran teknologi dalam mendorong transformasi ekonomi nasional ke depan.

Di tengah volatilitas ekonomi global, perekonomian Indonesia justru menunjukkan ketahanan yang cukup kuat dibandingkan negara lain di dunia.

Pada triwulan IV tahun 2025, ekonomi nasional tercatat tumbuh sebesar 5,39 persen secara tahunan atau year on year.

Capaian tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang solid di antara negara anggota G20.

Kondisi ini juga mencerminkan daya tahan ekonomi domestik yang tetap terjaga di tengah tekanan global yang masih berlangsung.

Konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi terbesar dengan laju sebesar 4,99 persen sepanjang periode tersebut.

Selain itu, kontribusi konsumsi terhadap Produk Domestik Bruto nasional mencapai 53,63 persen, menunjukkan kuatnya peran pasar domestik Indonesia.

Besarnya jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 280 juta jiwa turut menjadi faktor utama tingginya aktivitas ekonomi domestik.

Hal ini sekaligus mendorong pertumbuhan sektor ekonomi digital yang semakin berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.

“Pemerintah memandang digitalisasi dan AI sebagai mesin pertumbuhan baru bagi perekonomian Indonesia yang terus berkembang ke depan. Nilai ekonomi digital Indonesia saat ini mendekati USD 100 miliar dan memiliki potensi besar untuk terus tumbuh signifikan," kata Airlangga, Rabu, 8 April 2026.

Berdasarkan Global Innovation Index 2025, Indonesia menempati peringkat 55, meningkat signifikan dibandingkan posisi tahun 2020 di peringkat 85 dunia. Selain itu, Indonesia juga memiliki sekitar 3.200 startup serta tujuh unicorn global di berbagai sektor ekonomi digital strategis nasional.

Berbagai sektor tersebut meliputi makanan dan minuman, teknologi finansial, perdagangan elektronik, hingga layanan transportasi berbasis aplikasi digital. Pertumbuhan ini turut memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pasar ekonomi digital dan AI paling potensial di kawasan Asia Tenggara.

Meski demikian, perkembangan teknologi digital juga mendorong terjadinya perubahan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor industri modern. Laporan World Economic Forum mencatat sekitar 22 persen jenis pekerjaan diproyeksikan akan mengalami perubahan dalam beberapa tahun mendatang.

Karena itu, lanjut Airlangga, ketersediaan talenta digital yang adaptif serta mampu berinovasi menjadi kunci penting dalam menghadapi transformasi tersebut. Pemerintah menilai penguatan sumber daya manusia menjadi faktor utama agar pertumbuhan ekonomi digital dapat berjalan inklusif dan berkelanjutan.