RRI.CO.ID, Jakarta - Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi, menilai krisis energi global semakin membebani banyak negara. Kondisi ini dipicu gagalnya kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat.

Fahmy menyebut harga minyak dunia yang mencapai lebih dari 100 dolar per barel menyebabkan hampir semua negara terdampak, termasuk Amerika Serikat sendiri. Beberapa negara seperti Filipina dan India bahkan sudah menyatakan darurat energi.

Indonesia, menurutnya, juga diperikan terkena dampak dari lonjakan harga minyak global. Selisih harga harus ditutup melalui APBN jika harga tetap tinggi.

“Dampak langsungnya terjadi imported inflation dan daya beli masyarakat menurun,” ujar Fahmy, dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI, Senin, 13 April 2026. Ia menambahkan pemerintah juga harus mengantisipasi defisit APBN karena nilai tukar rupiah yang ikut melemah.

“Sekarang nilai tukar rupiah sudah di atas 17 ribu per dolar AS. Itu berpotensi membuat APBN defisit,” ucapnya.

Fahmy mengapresiasi langkah pemerintah dengan tidak menaikkan harga BBM demi menjaga ekonomi masyarakat. Namun kebijakan tersebut berpotensi membebani APBN dalam jangka panjang.

Ia meragukan ketahanan fiskal jika konflik global terus berlanjut tanpa kepastian. “Sampai kapan perang ini, dan bagaimana kalau terus berlanjut?” kata Fahmy.

Ia menyarankan agar pemerintah segera melakukan diversifikasi impor minyak dari berbagai negara untuk menjaga pasokan. Selain itu, produksi dalam negeri harus terus digenjot untuk menjaga pasokan tetap stabil.

Dalam jangka panjang, Fahmy menilai Indonesia harus beralih ke energi terbarukan. “Cadangan minyak kita terus menurun, sehingga transisi energi menjadi keharusan,” katanya.

Terkait penghematan, kebijakan work from home (WFH) dinilai kurang efektif menekan konsumsi BBM. Ia memperkirakan penghematan dari kebijakan tersebut maksimal hanya sekitar 10 persen.

Langkah yang lebih efektif, menurutnya, adalah pembatasan BBM subsidi agar tepat sasaran. Ia menyebut potensi penghematan mencapai 120 triliun rupiah jika kebijakan diterapkan konsisten.

Ia menyarankan pemerintah segera membuat peraturan yang mengatur kendaraan yang boleh membeli BBM subsidi. Yakni sepeda motor, kendaraan angkutan orang (angkot), dan kendaraan angkutan barang, khususnya untuk kebutuhan sehari-hari.

“Kendaraan pribadi harus pindah ke BBM non subsidi. Agar anggaran 120 triliun tadi dapat dihemat,” katanya.