JK Dorong Pemerintah Naikkan Harga BBM, Anggota Banggar DPR Ingatkan Hal Ini

  • 12 Apr 2026 09:30 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Wakil Ketua Banggar DPR, Wihadi Wiyanto, merespons pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), yang mendorong pemerintah menaikkan harga BBM.
  • Menurut Wihadi, pernyataan JK justru dapat mendorong pemerintah masuk ke situasi lebih berat.

RRI.CO.ID, Jakarta – Pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang mendorong pemerintah menaikkan harga BBM ditanggapi kalangan legislatif. Salah satunya adalah Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Wihadi Wiryanto, Minggu 12 April 2026.

Menurut dia, semua pihak terutama JK diminta untuk percaya kepada pemerintah. Terutama, bila dalam keputusannya pemerintah tidak menaikkan harga BBM di tengah gejolak harga energi dunia.

“APBN masih berjalan dengan baik,” ujarnya. Politisi Partai Gerindra itu mengatakan keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM dapat menjaga daya beli dan potensi penerimaan negara.”

Wihadi justru mempertanyakan alasan JK yang tampak tergesa-gesa mendorong kenaikan BBM. Menurut dia, usulan itu justru seolah ingin “mendorong” pemerintah kepada situasi yang buruk.

“Pernyataan Pak JK justru dapat mendorong pemerintah masuk ke situasi lebih berat,” ujarnya. Bahkan lanjut dia, dapat mengakibatkan pelemahan perekonomian Indonesia.

Karena itu, Wihadi meminta JK melihat kembali postur APBN dan kondisi negara. Terutama, dalam melihat pertumbuhan ekonomi yang terus membaik sebelum mengusulkan BBM naik.

Tidak hanya itu, Wihadi meminta JK mengapresiasi setiap program atau kebijakan pemerintahan sekarang. Ini karena, kebijakan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kita harus mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang tidak menaikkan harga BBM dalam situasi sekarang,” ujarnya. Menurut Wihadi, hal ini justru memberikan efek yang baik terhadap pemerintah dan rakyat Indonesia.

Wihadi mengatakan kebijakan fiskal pemerintah dengan menjaga stabilitas harga energi merupakan langkah yang strategis. Menurut dia, hal ini bukan semata-mata tentang mencegah kenaikan harga BBM.

"Ini merupakan bukti hadirnya negara dalam melindungi daya beli dan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

JK, Wapres Ke-10 dan Ke-12, RI, Kalla sebelumnya mengatakan subsidi energi BBM akan membuat defisit APBN. Menurut dia, ini akan semakin membengkak dan menumpuk utang.

Hal ini menjadi alasan utama JK, mengusulkan pemerintah mempertimbangkan menaikkan harga BBM dan mengurangi subsidi energi. “Kami meminta agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit atau mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi,” ujarnya.

Pertimbangan usulan JK tersebut terkait harga minyak dunia yang melonjak karena perang Iran dan Amerika Serikat (AS)-Israel. Banyak negara yang akhirnya melakukan penghematan untuk mengurangi potensi krisis energi dalam negeri.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru

Memuat berita terbaru.....