RRO.CO.ID, Jakarta – Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Pasokan BBM juga dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Minera (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, cadangan BBM berada di atas standar minimum nasional. “Baik solar maupun bensin, gas, avtur dan LPG,” ujarnya dalam keterangan pers bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa, 31 Maret 2026.

Bahlil juga menegaskan tidak ada penyesuaian harga untuk BBM bersubsidi atau tidak ada kenaikan harga. “Sedangkan untuk BBM non-subsidi, kami bersama Pertamina dan SPBU-SPBU swata sedangan melakukan pembahasan sampai selesai,” ucapnya.

Artinya, sampai sekarang juga belum ada penyesuaian harga untuk BBM non-subsidi. Bahlil juga meminta masyarakat untuk mencari informasi yang bersumber dari pemerintah, agar BBM tetap stabil.

“Kami membutuhkan dukungan kerja sama dari masyarakat, supaya membeli BBM dengan wajar dan bijak,” kata Bahlil. Sementara itu, dengan implementasi B50, tahun ini Indonesia diperkirakan mengalami surplus solar.

Untuk mengantisipasi dinamika harga energi, pemerintah akan menerapkan kebijakan B50 mulai 1 Juli 2026. Kebijakan B50 adalah pencampuran 50 persen bahan bakar nabati (biodiesel) berbasis minyak sawit dengan 50 persen solar.

“Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya kemandirian dan efisiensi energi. Pertamina telah siap untuk mengimplementasikan blending,” kata Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Kebijakan B50, lanjutnya, berpotensi mengurangi penggunaan BBM berbasis fosil sebanyak 4 juta kilo liter. Selain itu , dalam enam bulan akan ada penghematan dari bahan bakar berbasil fosil dan penghematan subsidi biodiesel.

“Penghematannya diperkirakan mencapai Rp48 triliun,” ucap Airlangga. Untuk memastikan distribusi BBM, pemerintah juga akan melakukan pengaturan pembelian dengan penggunaan barcode My Pertamina.

Pengaturan pembelian diatur dengan batas wajar 50 liter per kendaraan. Kebijakan ini, tambah Airlangga tidak berlaku bagi kendaraan umum