Darurat Energi: Mobilitas ASN Sulsel ikut Dipangkas

  • 23 Mar 2026 12:21 WIB
  •  Makassar
Poin Utama
  • Darurat energi
  • ASN SULSEL
  • WFH

RRI.CO.ID,Makassar - Penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN di lingkup Provinsi Sulawesi Selatan kini memiliki dimensi strategis sebagai upaya penghematan energi nasional. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap fluktuasi stok dan harga bahan bakar minyak BBM yang dipengaruhi oleh situasi geopolitik global.

Sultan Rakib Sekertaris Kominfo SP SulSel saat berbincang bersama RRI lewat Dialog interaktif Makassar menyapa Pagi, Senin, 23 Maret 2026 mengutarakan langkah ini merupakan instruksi dan bagian dari strategi Pemerintah Pusat untuk menjaga stabilitas energi. Salah satu pemicu utamanya adalah ketegangan internasional, termasuk konflik yang melibatkan wilayah Iran dan Israel yang berdampak pada distribusi energi dunia.

“jadi ini adalah bagian dari langkah dari Pemerintah Pusat untuk menjaga stabilitas kekurangan BBM atas berbagai pemicu hal tersebut, seperti misalnya perang dan lain sebagainya di Iran-Israel. Tapi apapun itu, ini bagian tanggung jawab dari ASN sebagai perekat bangsa, wajib untuk melaksanakan hal seperti ini,” kata Sultan kepada RRI.

Sultan Rakib mengatakan bahwa ASN adalah pilar sekaligus ujung tombak dalam menjaga stabilitas bangsa dan negara. Dengan mengurangi mobilitas harian melalui WFH, ASN berkontribusi langsung dalam menjaga ketahanan energi nasional di tingkat daerah.

“Karena sebagai ASN ini adalah pilar dan sekaligus ujung tombak dalam bagaimana menjaga stabilitas bangsa dan negara, khususnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” Jelasnya

Meski tujuan utamanya adalah penghematan BBM, Sultan memastikan bahwa kualitas pekerjaan tidak akan menurun. Pengalaman selama masa pandemi telah membuktikan bahwa sistem kerja dari rumah dapat dikelola dengan efektif tanpa mengganggu fungsi pemerintahan.

"kunci utama kesuksesan kebijakan ini terletak pada tanggung jawab personal setiap ASN. Fleksibilitas yang diberikan oleh pemerintah harus dibayar dengan komitmen menjaga produktivitas kerja yang tinggi demi kepentingan masyarakat Sulawesi Selatan." Tegasnya.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....