Pertamina dan Gubernur Sulsel Bahas Antrean BBM

RRI. CO. ID, MAKASSAR - Antrean BBM dan dinamika penyaluran LPG di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan menjadi perhatian Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi bersama Pemerintah Provinsi Sulsel. Persoalan tersebut dibahas dalam audiensi Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, bersama jajaran dan manajemen dengan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di Rumah Jabatan Gubernur, Kamis, 10 September 2026.

Dalam pertemuan itu, Pertamina memaparkan perkembangan kebutuhan BBM dan LPG sekaligus langkah mitigasi untuk menjaga ketersediaan energi masyarakat, khususnya di Kota Makassar dan sejumlah wilayah Sulsel. Pertamina mencatat kebutuhan Solar JBT meningkat sekitar 10–15 persen sejak Juni hingga Agustus 2026. Kenaikan tersebut disebut dipengaruhi meningkatnya aktivitas logistik, pelebaran disparitas harga, serta indikasi aktivitas pelangsiran.

Kenaikan harga pada 1 September 2026 turut memperlebar disparitas dan berdampak pada meningkatnya antrean Solar di sejumlah SPBU. Dalam dua hingga tiga hari terakhir, kepadatan antrean juga mulai terlihat pada penyaluran Pertalite.

Mengantisipasi kondisi tersebut, Pertamina menambah alokasi BBM sekitar 10–15 persen dari rata-rata penyaluran harian di wilayah yang membutuhkan. Penyaluran LPG 3 Kg juga diperkuat hingga mencapai 130 persen dari kondisi normal. Pertamina turut menerapkan sistem marshalling di SPBU dengan antrean padat. Sistem tersebut dilakukan untuk mengarahkan kendaraan menuju SPBU lain yang memiliki antrean lebih landai.

Selain itu, sebanyak 16 SPBU di Kota Makassar akan ditambah jam operasionalnya menjadi 24 jam. Dengan 11 SPBU yang sebelumnya telah beroperasi 24 jam, nantinya terdapat 25 SPBU yang melayani masyarakat sepanjang hari. “Kami terus menyesuaikan distribusi berdasarkan kondisi aktual di lapangan. Mulai dari penambahan alokasi, pengaturan antrean melalui marshalling, penguatan pasokan LPG, sampai memperluas jam pelayanan SPBU,” ujar Deny Sukendar.

Deny memastikan langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran distribusi sekaligus merespons perubahan pola kebutuhan energi masyarakat. Pertamina juga memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi. Sebanyak 6.023 nomor polisi telah diblokir karena terindikasi melakukan transaksi yang tidak sesuai ketentuan dalam penyaluran BBM bersubsidi.

Pengawasan transaksi akan terus diperkuat agar subsidi pemerintah tetap tepat sasaran. Sementara itu, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman meminta masyarakat tidak melakukan panic buying. Ia mengatakan pemerintah provinsi bersama Pertamina terus mendorong langkah bersama untuk menjaga ketersediaan energi sekaligus memastikan subsidi diterima masyarakat yang berhak.

“Masyarakat tidak perlu panic buying. Pertamina memastikan stok BBM dan LPG di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, tetap terjaga dan mencukupi kebutuhan energi masyarakat. Pemerintah provinsi akan segera membentuk Satgas untuk melakukan pengawasan penyaluran BBM dan LPG di kabupaten dan kota,” ujar Andi Sudirman.

Menurutnya, pengawasan di lapangan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar penyaluran BBM dan LPG bersubsidi berjalan sesuai ketentuan. Pemerintah dan Pertamina pun akan terus mengevaluasi distribusi berdasarkan kondisi aktual di daerah. Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi bersama pemerintah daerah berkomitmen menjaga kelancaran distribusi energi, memperkuat pengawasan, serta memastikan BBM dan LPG bersubsidi tersalurkan kepada masyarakat yang memenuhi ketentuan.