Antrean BBM Tak Kunjung Usai, Mantan Legislator Minta Pertamina Ambil Kendali

RRI.CO.ID, MAKASSAR - Beberapa hari terakhir ini antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU di Kota Makassar mendapat sorotan dari mantan legislator DPRD Makassar periode 2014–2019 Bustanuddin Baso Tika. Ia menilai Pertamina perlu mengambil tanggung jawab lebih besar dalam memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat. Mantan politisi yang pernah bergabung dengan PPP sebelum berpindah ke PDIP tersebut mengaku terganggu dengan kondisi kelangkaan BBM yang terjadi di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar.

“Terus terang saya sebagai warga Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, sangat terganggu dengan langkanya BBM. Saya menganggap persoalan ini harus menjadi perhatian serius karena masyarakat sangat membutuhkan BBM untuk aktivitas sehari-hari,” ujar BBT sapaan Akrabnya saat di mintai tanggapannya di salah satu warkop di Jalan Urip Sumoharjo Kamis (10/09/2026).

Menurutnya, persoalan ketersediaan BBM tidak seharusnya hanya menjadi tanggung jawab pengelola SPBU. Ia menilai Pertamina sebagai pihak yang memiliki peran utama dalam penyediaan BBM perlu memastikan pasokan hingga ke tingkat konsumen.

“Kalau pemilik SPBU yang tidak mampu menyiapkan BBM, sedapat mungkin Pertamina harus mengambil tanggung jawab. Untuk apa ada pemilik SPBU kalau persoalan minyak akhirnya tetap menjadi tanggung jawab Pertamina?” katanya.

Ia bahkan mengusulkan agar pengelolaan SPBU lebih banyak berada di bawah kendali Pertamina sehingga rantai penyediaan dan penyaluran BBM dapat diawasi secara langsung. “Jalan keluarnya sebaiknya Pertamina bertanggung jawab penuh. Mulai dari hulu, pembelian minyak, sampai penjualan di hilir harus jelas siapa yang bertanggung jawab. Termasuk SPBU, kalau perlu disiapkan dan dikelola Pertamina,” tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul masih ditemukannya antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Makassar. Menurutnya, kondisi di lapangan perlu menjadi bahan evaluasi terhadap pernyataan mengenai ketersediaan stok BBM yang sebelumnya disampaikan kepada masyarakat.

Ia mempertanyakan imbauan agar masyarakat tidak panik apabila pada kenyataannya warga masih harus mengantre untuk mendapatkan BBM. “Kalau masyarakat sudah membutuhkan BBM tetapi barangnya tidak ada, bagaimana kita mengatakan jangan panik? Jangan sembarang mengatakan kondisi aman kalau kenyataannya masyarakat masih kesulitan mendapatkan BBM,” ujarnya lagi.

Ia menilai persoalan tersebut membutuhkan penjelasan yang transparan mengenai kondisi pasokan, distribusi, hingga ketersediaan BBM di tingkat SPBU. Menurutnya, Pertamina perlu memperkuat pengawasan dari sisi hulu hingga hilir agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab ketika masyarakat menghadapi kesulitan memperoleh BBM.

“Karena Pertamina bertanggung jawab terhadap ketersediaan bahan bakar minyak, maka harus ada penguasaan dan pengawasan mulai dari hulu sampai hilir. Jangan sampai ketika terjadi masalah, tanggung jawab justru saling dilempar,” pungkasnya.