MSF Dorong Penguatan Akses Layanan Dasar dan Tata Kelola Anggaran di Sulsel

RRI.CO.ID. Makassar - Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi Selatan bersama Multistakeholder mendorong penguatan akses masyarakat terhadap layanan dasar melalui pemanfaatan data, bukti, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Direktur Eksekutif YASMIB Sulsel, Rosniati Panguriseng, mengatakan pertemuan Multistakeholder Forum (MSF) yang digelar hari ini (26/8) di ruang Mamminasata Bappelitbangda Sulsel, menjadi ruang untuk melihat persoalan pelayanan publik secara lebih menyeluruh.

Pertemuan ini mengangkat tema “Dari Bukti ke Aksi: Memperkuat Layanan WASH dan Kesehatan Reproduksi yang Responsif Gender, Inklusif dan Berkeadilan. “Tema ini berangkat dari pemahaman bahwa akses terhadap pelayanan merupakan hal penting dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Karena itu, forum ini kami rancang untuk mempertemukan data dan bukti dari berbagai stakeholder agar persoalan dapat dilihat secara utuh,” kata Rosniati.

Manager International Budget Partnership, Dony Setiawan, menjelaskan lembaganya telah bekerja selama sekitar 25 tahun melalui jaringan dan mitra di lebih dari 100 negara. Menurutnya, perbaikan tata kelola keuangan publik menjadi salah satu faktor penting untuk mendorong perubahan yang lebih sistemik dan berkelanjutan.

“Kami melihat bahwa perbaikan tata kelola keuangan sangat penting. Ketika proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan berjalan lebih akuntabel, perubahan yang dihasilkan juga dapat berlangsung lebih sistemik,” ujar Dony.

Dalam dua tahun terakhir, International Budget Partnership bersama mitra juga memberikan perhatian pada program Water, Sanitation, and Hygiene atau WASH, terutama bagi masyarakat di wilayah pesisir yang masih menghadapi keterbatasan layanan air bersih. Program tersebut menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai dasar dalam mendorong perbaikan kebijakan dan pengalokasian anggaran.

“Daerah pesisir masih membutuhkan dukungan layanan air bersih yang lebih memadai. Dalam perkembangannya, kami melihat mulai ada peningkatan alokasi anggaran pada sektor sumber daya air dan layanan terkait. Sebelumnya, pemerintah daerah rata-rata mengalokasikan kurang dari satu persen dari anggaran daerah,” jelas Dony.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Asisten III Setda Sulsel, Muhammad Arafah, mengakui bahwa keterbatasan anggaran masih menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah. Kondisi fiskal yang ketat menuntut setiap penyelenggara program untuk merancang kegiatan secara lebih efektif dan membangun kerja sama dengan berbagai pihak.

“Masalah anggaran memang menjadi tantangan karena kondisi saat ini sangat ketat. Agar kegiatan tetap dapat terlaksana dan memberi manfaat kepada masyarakat, penyelenggara perlu membangun kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan mencari pola pelaksanaan yang lebih efektif,” kata Muhammad Arafah.

Kegiatan ini dihadiri unsur pemerintah, kelompok rentan, media, akademisi berjumlah 100 peserta. Materi yang disampaikan terbagi dalam dua sesi; Layanan WASH dan Kesehatan Reproduksi.