Kesbangpol Makassar Kedepankan Pendekatan Sosial dan Deteksi Dini Potensi Konfl

RRI.CO.ID, Makassar – Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) terus memperkuat langkah strategis dalam upaya pencegahan potensi konflik guna mengokohkan moderasi beragama yang harmonis, inklusif, dan berkelanjutan. Kebijakan ini menegaskan bahwa toleransi bukan lagi sekadar cara pandang formal belaka, melainkan telah menjadi kebutuhan dasar dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari di tengah keberagaman suku dan agama.

Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, dan Ormas Badan Kesbangpol Kota Makassar, Chaidir, dalam Program Moderasi Beragama Pro 1 RRI Makassar menekankan pentingnya menjaga semangat keberagaman agar tercipta rasa aman di lingkungan warga. "Toleransi sebenarnya ini adalah cara pandang kita bagaimana kita bisa hidup berdampingan tanpa melihat adanya perbedaan-perbedaan. Kalau kita toleransi, rukun, damai, itu bisa menciptakan suatu kenyamanan dalam kehidupan lingkungan kita sendiri," ujar Chaidir.

Menghadapi pesatnya perkembangan teknologi informasi, tantangan menjaga kerukunan kini bergeser ke ranah digital yang didominasi oleh generasi muda. Pemerintah Kota Makassar melihat hal ini sebagai peluang positif untuk menyebarkan pesan damai serta advokasi kepada kalangan pelajar dan remaja melalui media sosial.

"Melalui era digital, kita bisa memberikan edukasi atau advokasi kepada masyarakat kita, khususnya kalangan pelajar ataupun remaja kita tentang bagaimana pentingnya kehidupan damai, nyaman, kemudian aman dalam melaksanakan aktivitas kehidupan," jelas Chaidir. Selasa, 25 Agustus 2026.

Komitmen dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat di Kota Makassar sebelumnya telah membuahkan apresiasi bergengsi di tingkat nasional berupa penghargaan Harmony Award dari pemerintah pusat dan ormas nasional. Capaian ini diraih karena Makassar dinilai berhasil menekan konflik keagamaan serta aktif mengantisipasi dinamika sosial agar tidak berkembang menjadi isu yang merusak kerukunan.

Sebagai bentuk penanganan di tingkat tapak, Kesbangpol Kota Makassar telah memetakan wilayah-wilayah perbatasan yang memiliki tingkat heterogenitas penduduk cukup tinggi, seperti di Kecamatan Biringkanaya. Pemetaan ini ditindaklanjuti dengan penerjunan tim lapangan dan penguatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta Komunitas Intelijen Daerah (Kominda).

Salah satu tantangan sensitif yang kerap muncul di tengah masyarakat adalah dinamika terkait pendirian rumah ibadah atau penggunaan lokasi tertentu untuk kegiatan keagamaan. Dalam hal ini, Kesbangpol mengedepankan verifikasi faktual, dialog antartokoh, serta pemenuhan aturan administrasi agar penyelesaian masalah tidak memicu ketersinggungan antarumat beragama.

Chaidir mengakui, mempertahankan predikat kota yang toleran jauh lebih sulit ketimbang memulainya, sehingga koordinasi berkelanjutan bersama aparat Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga pimpinan RT/RW terus diintensifkan hingga ke tingkat kelurahan. Selain isu keagamaan, Kesbangpol juga berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan melalui program pencegahan narkoba dan pembentukan Sekolah Bersinar (Bersih dari Narkoba) untuk menanamkan etika serta karakter toleransi sejak usia sekolah.