Kakanwil: Kantor Wilayah Hadir Sebagai Representasi Kementrian Hukum di Daerah

RRI.CO.ID, Makassar — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menegaskan perannya sebagai representasi Kementerian Hukum di daerah yang tidak sekadar menjadi penghubung antara pemerintah pusat dan masyarakat, tetapi hadir memberikan pelayanan, memahami persoalan di wilayah, serta menyelesaikan berbagai kebutuhan hukum yang dapat ditangani di daerah. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, dalam Tasyakuran Peringatan Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026 di Aula Pancasila, Rabu (19/8/2026).

Dalam sambutannya, Andi Basmal menekankan bahwa momentum Hari Pengayoman ke-81 harus menjadi pengingat bagi jajaran Kementerian Hukum untuk memastikan perubahan kelembagaan berdampak pada cara kerja dan kualitas pelayanan yang semakin baik. Menurutnya, perubahan tersebut harus bermuara pada pelayanan yang lebih dekat, mudah diakses, cepat, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kantor Wilayah juga harus semakin kuat sebagai representasi Kementerian Hukum di daerah. Kami tidak ingin Kanwil hanya menjadi penghubung antara pusat dan masyarakat. Kanwil harus mampu menjadi problem solver, hadir, memahami persoalan di wilayah, memberikan pelayanan, dan menyelesaikan apa yang memang dapat diselesaikan di wilayah,” ujar Andi Basmal. Rabu, 19 Agustus 2026.

Orientasi tersebut, lanjutnya, menjadi bagian penting dalam peningkatan pelayanan hukum. Kementerian Hukum dituntut membangun organisasi yang semakin sederhana dalam proses, cepat dalam mengambil keputusan, kuat di wilayah, serta mudah diakses masyarakat. Pemanfaatan teknologi dan data juga harus diarahkan untuk mempercepat pelayanan dan menghasilkan keputusan yang lebih tepat.

“Kalau bisa dipercepat, percepat. Kalau bisa dipermudah, permudah. Kalau bisa diselesaikan di wilayah, jangan semuanya dibawa ke pusat. Kalau teknologi bisa memangkas birokrasi, gunakan. Dan kalau masyarakat datang membawa masalah, pastikan mereka pulang membawa solusi,” tegasnya.

Menurut Andi Basmal, keberhasilan Kementerian Hukum tidak semata-mata diukur dari jumlah regulasi, program, maupun capaian kinerja yang dihasilkan. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa besar kehadiran Kementerian Hukum dirasakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Semangat tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa pelayanan hukum harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi modal penting untuk mewujudkan pelayanan hukum yang semakin berkualitas. Andi Basmal menyampaikan apresiasi kepada para mitra kerja Kementerian/Lembaga yang selama ini mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum.

Tasyakuran Hari Pengayoman ke-81 tersebut turut dihadiri Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulsel, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulsel, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulsel, Kepala Balai Harta Peninggalan Makassar I Gede Widhiyasa, para Pimti Pratama, Ketua Dharma Wanita Persatuan beserta jajaran, perwakilan Pemerintah Provinsi Sulsel, Kota Makassar, Kabupaten Luwu, dan Kabupaten Luwu Timur, serta Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Sulsel Andi Sengngeng Pulaweng Salahuddin.

Hadir pula para pencipta, pimpinan/perwakilan mitra kerja dari Bank Mandiri, BNI, BSI, dan Bank Hasamitra, jajaran pejabat dan pegawai Kanwil Kemenkum Sulsel dan BHP Makassar, serta peserta Magang Nasional Kementerian Ketenagakerjaan dan mahasiswa maupun siswa magang/PKL. Kehadiran para mitra kerja tersebut menjadi bagian dari semangat tasyakuran untuk berbagi kebahagiaan dalam memperingati Hari Pengayoman ke-81, sekaligus mempererat sinergi dan kolaborasi dalam mendukung peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat.