CIDES ICMI Sulsel Siap Dukung Kebijakan Pemkot Makassar Berbasis Data

RRI.CO.ID, Makassar – Center for Information Development Studies (CIDES) Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Sulawesi Selatan menyatakan kesiapan menjadi mitra strategis Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam memperkuat kebijakan pembangunan berbasis data dan kajian akademik. Komitmen tersebut disampaikan Ketua Dewan Pakar CIDES ICMI Sulsel, Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, saat audiensi dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota Makassar, Selasa,18 Agustus 2026.

Dalam pertemuan itu, CIDES menawarkan pendekatan evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti sebagai landasan penyusunan program pembangunan agar setiap kebijakan dapat diukur dampaknya terhadap masyarakat. "Bagaimana kebijakan ini berbasis fakta, data yang sudah diteliti dan dikaji. Ujungnya, ketika kebijakan dibuat, hasilnya bisa terukur," kata Prof. Hamid.

Menurutnya, CIDES siap mendukung pemerintah sejak tahap penyusunan kebijakan melalui riset dan analisis, hingga melakukan evaluasi terhadap hasil implementasi kebijakan tersebut. Prof. Hamid menjelaskan, terdapat tiga isu prioritas yang akan menjadi fokus kajian pada tahap awal kerja sama.

Pertama, kemiskinan dan ketimpangan. Kajian akan diarahkan untuk memetakan penyebab kemiskinan hingga tingkat rumah tangga sehingga program penanggulangan dapat lebih tepat sasaran. Kedua, efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran, tetapi dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.

"Persoalan APBD bukan berapa banyak uangnya, tetapi seberapa berdampak APBD yang kita punya kepada masyarakat," ujarnya.

Ketiga, kesesuaian antara pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja di Kota Makassar. CIDES akan mengkaji kebutuhan tenaga kerja dalam dua hingga tiga tahun mendatang sebagai bahan penyusunan kebijakan pendidikan. Selain itu, audiensi juga membahas sejumlah agenda pembangunan Kota Makassar, seperti penataan kawasan, pengelolaan sampah, relokasi, pengembangan urban farming, hingga pembangunan stadion.

Untuk mendukung kajian tersebut, CIDES menargetkan penyusunan riset dan policy brief dalam 100 hari pertama. Organisasi itu juga berharap adanya koordinasi dengan perangkat daerah, seperti Bappeda dan Bapenda, guna memperoleh akses data yang diperlukan.

Sementara itu, Sekretaris CIDES ICMI Sulsel, Dr. A. Luhur Prianto, mengatakan pendekatan pembangunan berbasis bukti yang diterapkan Pemerintah Kota Makassar sejalan dengan kapasitas riset yang dimiliki CIDES. "Kita menyambut baik pendekatan pembangunan yang dilaksanakan Pak Wali yang sangat mengedepankan evidence-based policy. Tentu ini sejalan dengan sumber daya yang ada di CIDES ICMI," katanya.

Luhur menilai pembangunan tidak hanya memerlukan pendekatan teknokratik, tetapi juga desain sosial agar setiap program dapat diterima dan berjalan efektif di tengah masyarakat. Menurutnya, keberagaman sumber daya manusia di CIDES dan ICMI, mulai dari akademisi, peneliti, aktivis, jurnalis hingga organisasi kemasyarakatan, menjadi kekuatan dalam mendukung pembangunan Kota Makassar.

Melalui kolaborasi tersebut, CIDES berharap dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya berbasis data dan kajian ilmiah, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.