RRI.CO.ID, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi, mengajak mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH Unhas) menjadi agen perubahan melalui kontribusi nyata dalam pembangunan dan penyusunan kebijakan publik. Ajakan tersebut disampaikan Munafri saat memberikan motivasi dan pembekalan kepada mahasiswa baru Fakultas Hukum Unhas di Kampus Unhas, Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, ia juga hadir sebagai Ketua Ikatan Alumni (IKA) Fakultas Hukum Unhas.
Munafri menilai berbagai persoalan yang dihadapi kota besar, termasuk Makassar, membutuhkan keterlibatan kalangan akademisi dan mahasiswa dalam menghadirkan solusi. "Di dalam tatanan sebuah kota seperti Kota Makassar ini, tentu ada ketimpangan sosial yang nyata di hadapan kita. Kita butuh solusi sehingga dari kampus bisa memberikan sumbangsi," ujarnya.
Menurutnya, ilmu hukum memiliki peran strategis karena berkaitan dengan hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari pemerintahan, pelayanan publik, hingga pembangunan daerah. Karena itu, mahasiswa hukum diharapkan tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menghadirkan gagasan yang dapat diterapkan dalam kebijakan publik.
Ia menjelaskan, mahasiswa dan alumni Fakultas Hukum memiliki ruang pengabdian yang luas, baik sebagai advokat, hakim, jaksa, birokrat, legislator, akademisi, peneliti maupun aktivis. Peran tersebut dinilai penting untuk mendorong lahirnya kebijakan yang adil, inklusif, dan berpihak kepada masyarakat. Munafri juga mengingatkan mahasiswa baru agar memanfaatkan kesempatan menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Unhas dengan sebaik-baiknya. Menurutnya, keberhasilan tidak hanya diukur dari gelar akademik, tetapi juga dari kontribusi nyata kepada masyarakat.
Dalam pemaparannya, ia mengungkapkan empat tantangan utama pembangunan Kota Makassar, yakni ketimpangan akses layanan publik, diskriminasi dalam kebijakan sosial ekonomi, rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan, serta persoalan hukum dan ketidakpastian regulasi.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat pelayanan publik melalui berbagai inovasi, salah satunya platform digital Lontara. Aplikasi tersebut menjadi sarana komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, masukan, maupun laporan terkait kondisi lingkungan.
Selain itu, Munafri membuka ruang kolaborasi bagi alumni Fakultas Hukum Unhas untuk mengevaluasi regulasi yang berlaku di Kota Makassar. Ia berharap sinergi antara pemerintah, akademisi, alumni, dan lembaga bantuan hukum dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.
Menutup pemaparannya, Munafri mengajak mahasiswa membangun jejaring dan kolaborasi sejak di bangku kuliah agar mampu menjadi bagian dari solusi berbagai persoalan perkotaan.
"Mari bergerak bersama dari ruang kuliah ke ruang kebijakan," tutup Munafri.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....