RRI.CO.ID, Makassar – Sebagai salah satu lumbung beras utama Indonesia, kondisi produksi di Sulawesi Selatan berimplikasi langsung terhadap cadangan pangan nasional. Olehnya itu, langkah mitigasi dini dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan menyiapkan 300 pompa air dalam menghadapi musim kemarau panjang.

Hal ini disampaikan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman dalam Buletin Warta Berita Pagi Pro 1 RRI Makassar pada Sabtu, 8 Agustus 2026 sebagai tindakan mitigasi taktis yang relevan dalam menjaga ketahanan swasembada pangan nasional di tengah fenomena El Nino. Namun, di tengah gempuran fenomena El Nino yang kian ekstrem dan tidak menentu, muncul pertanyaan besar yang kini membayangi publik, masihkah status swasembada pangan Indonesia dapat terjaga di tengah badai El Nino?

Makassar Menyapa Pagi Pro 1 RRI Makassar, menghimpun beberapa opini dari masyarakat terkait kondisi ini. Diantaranya, Abdullah sewang dari Makassar yang mengapresiasi langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

“300 pompa dibagikan kepada petani. Ini bagus sekali. Namanya, betul-betul negara yang baik kepada masyarakatnya untuk mengairi sawah yang terkena kekeringan. Jangan sampai disalahgunakan, tersalurkan ke pihak – pihak yang tidak tepat,” imbau Abdullah.

Lain halnya dengan Upi di Bone yang merasa cukup pesimis dengan langkah ini. “Saya pesimis karena walaupun ada pompanisasi, yang perlu diperhatikan sumber airnya. Perlu ada sumber air yang digunakan saat curah hujan atau air permukaan kurang. Lebih baik jauh hari, disediakan cadangan air untuk kemarau” ungkap Upi.

Sementara itu, Aldhy di Pinrang menilai swasembada masih dapat terjaga. Meskipun demikian, Aldhy menilai langkah ini sudah cukup terlambat mengingat beberapa sawah di daerahnya sudah mengalami kekeringan.

“Terjaga tapi terjadi penurunan produksi di daerah saya. Ada beberapa daerah yang sudah kering karena tidak ada air. Bentuk perhatian kepada petani sudah ditunjukkan tetapi agak terlambat. Apalagi di daerah Lembang, tidak dapat pengairan. Hanya pengairan lokal saja. Bahkan karhutla juga telah terjadi beberapa saat yang lalu,” jelas Aldhy.

Ahmad Kadir di Bulukumba juga menyayangkan keterlambatan langkah yang diambil pemerintah. Meskipun demikian, kondisi ini dapat dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan pendataan lahan yang kekurangan air sebagai antispasi ke depan.

“Kalau saya melihatnya, saatnya pemerintah sekarang sebenarnya bisa mendata. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian, pihak pertanian, harus punya data sebenarnya bahwa untuk sawah-sawah tertentu yang mana yang akan kekeringan ketika musim kemarau. Sebenarnya kita tidak kekurangan air kok, yang penting diupayakan karena teknologinya sudah ada. Jadi, bisa kita ambil air bawah tanah atau air yang di pengairan, bisa pakai pompa” tutup Ahmad Kadir.