RRI.CO.ID, Makassar – Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat mendorong pemerintah daerah mengembangkan pengelolaan sampah yang memiliki nilai ekonomi. Pengolahan sampah dilakukan sesuai karakteristik dan potensi masing-masing daerah,langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi emisi sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi.

Menurutnya, saat ini pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi pengelolaan sampah. Di antaranya melalui pembangunan Refuse Derived Fuel (RDF), pelet biomassa, kompos, hingga budidaya maggot. Beberapa daerah bahkan telah lebih dahulu menerapkan sistem tersebut.

"Misalnya dibuat RDF atau pelet. RDF dan pelet itu menjadi pengganti batu bara. Semua orang mau beli untuk pabrik semen, PLN, dan sebagainya," kata Jumhur Hidayat, saat memberikan keterangan di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Rabu 5 Agustus 2026.

Lebih jauh, ia menjelaskan produk RDF dan biomassa memiliki nilai ekonomi karena dibutuhkan sektor industri. Selain menghasilkan pendapatan, pengolahan tersebut juga berkontribusi menurunkan emisi karbon. Daerah yang berhasil mengurangi emisi berpeluang memperoleh manfaat dari skema kredit karbon.

Jumhur Hidayat menegaskan kebijakan pengelolaan sampah tidak dapat diseragamkan di seluruh Indonesia. Setiap daerah memiliki karakteristik, sumber daya, dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, pemerintah daerah diberikan ruang untuk mengembangkan inovasi sesuai kondisi wilayahnya.

"Tidak boleh, menyeragamkan karena Indonesia memang tidak seragam. Setiap daerah punya kekhususan yang harus kita hormati," ujarnya.

Saat ini, Ia menambahkan Kementerian Lingkungan Hidup terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah, termasuk yang berada di luar kawasan aglomerasi. Pendampingan dilakukan agar seluruh daerah mampu menerapkan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. "Langkah-langkahnya sudah ada, tinggal disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah," tutup Menteri Lingkungan Hidup. (*)