RRI.CO.ID, Makassar – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar menindaklanjuti aduan masyarakat yang disampaikan melalui aplikasi Lontara Plus dengan melakukan normalisasi saluran sekunder di Jalan Pengayoman, Kelurahan Paropo dan Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang. Kepala Dinas PU Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, mengatakan normalisasi dilakukan melalui Satgas Drainase dan Sumber Daya Air (SDA) sebagai respons atas laporan warga terkait genangan air di kawasan tersebut.

"Menindaklanjuti laporan warga dan Pak Lurah Paropo, Satgas Drainase Dinas PU Kota Makassar melakukan pembersihan sampah dan normalisasi dengan pengerukan sedimen selama dua hari di saluran sekunder Jalan Pengayoman," ujar Zuhaelsi, Kamis, 30 Juli 2026.

Normalisasi dilaksanakan pada 28–29 Juli 2026 dengan membersihkan sampah, rumput, serta sedimen yang menghambat aliran air. Menurutnya, pengerukan sedimen penting untuk mengembalikan kapasitas saluran sehingga air dapat mengalir lebih lancar, terutama saat curah hujan meningkat. "Normalisasi dan pembersihan kanal ini bertujuan mengembalikan fungsi saluran agar aliran air dapat mengalir dengan lancar," katanya.

Zuhaelsi menjelaskan, sistem pengaduan melalui aplikasi Lontara Plus membantu pemerintah memperoleh informasi kondisi infrastruktur yang membutuhkan penanganan. Selain drainase, Dinas PU juga menindaklanjuti berbagai aduan terkait jalan lorong, pengaspalan, pemasangan paving block, pengerukan kanal, hingga pekerjaan fisik gedung.

Ia menegaskan setiap laporan masyarakat menjadi dasar bagi Dinas PU untuk menentukan prioritas penanganan sesuai kewenangan dan kondisi teknis di lapangan. Selain itu, Dinas PU mengajak masyarakat berperan aktif menjaga kebersihan saluran dengan tidak membuang sampah ke drainase. Menurut Zuhaelsi, sampah dan sedimentasi menjadi salah satu penyebab utama terhambatnya aliran air yang dapat memicu genangan saat hujan. Melalui respons cepat terhadap aduan masyarakat dan normalisasi saluran secara berkala, Dinas PU Makassar berharap fungsi jaringan drainase tetap optimal sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis kebutuhan warga.