RRI.CO.ID, Makassar — Federasi Hoki Indonesia (FHI) Sulawesi Selatan menyoroti persoalan rangkap jabatan yang dijabat Ketua FHI Kota Makassar. Kondisi tersebut dinilai perlu segera diselesaikan agar tidak mengganggu tata kelola organisasi menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada bulan November di Kabupaten Wajo dan Bone.

Ketua Umum FHI Sulawesi Selatan Gajahmada Harding menyampaikan hal tersebut saat dihubungi RRI pada Minggu, 26 Juli 2026. Ia mengatakan rangkap jabatan memang tidak diatur secara tegas dalam anggaran dasar organisasi, namun secara etika dinilai tidak sesuai karena dapat memengaruhi independensi serta profesionalisme pengurus dalam menjalankan tugasnya.

Menurut Gajahmada, seorang pengurus yang memegang dua jabatan strategis berpotensi mengalami konflik kepentingan, terutama apabila salah satu jabatan berkaitan dengan pengelolaan organisasi dan keuangan. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan mengurangi fokus dalam menjalankan tanggung jawab terhadap pembinaan organisasi maupun atlet.

"Secara etis itu tidak bisa memegang dual management. Apalagi kalau menyangkut keuangan. Ini ujung-ujungnya nanti bisa menimbulkan masalah," kata Gajahmada Harding.

Ia menjelaskan FHI Sulawesi Selatan telah meminta petunjuk kepada Pengurus Pusat Federasi Hoki Indonesia di Jakarta terkait persoalan tersebut. Berdasarkan arahan yang diterima, pengurus yang merangkap jabatan diminta mengundurkan diri dari salah satu posisi agar organisasi dapat berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

Gajahmada mengungkapkan proses penyampaian surat pengunduran diri sebenarnya telah dijadwalkan. Namun hingga kini proses tersebut belum terlaksana karena pengurus yang bersangkutan membatalkan rencana tersebut. Meski demikian, pihaknya tetap menghormati mekanisme organisasi sambil menunggu keputusan resmi dari pengurus pusat.

Melalui penyelesaian persoalan tersebut, FHI Sulawesi Selatan berharap seluruh pengurus dapat lebih fokus menjalankan tugas organisasi sehingga pembinaan atlet, persiapan menghadapi Porprov Sulawesi Selatan 2026, serta pengembangan olahraga hoki di daerah dapat berlangsung secara profesional, transparan, dan akuntabel.