BPP DOB Dorong Provinsi Luwu Raya Masuk Agenda Nasional

RRI. CO.ID, JAKARTA - Badan Pekerja Pembentukan (BPP) Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya mempresentasikan secara resmi konsep pembentukan Provinsi Luwu Raya kepada Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (14/7/2026). Audiensi tersebut menjadi langkah strategis dalam memperjuangkan pembentukan provinsi baru dengan menekankan pentingnya Luwu Raya bagi kepentingan nasional, bukan sekadar sebagai usulan pemekaran wilayah.

Dalam pemaparannya, tim BPP DOB mengangkat tema "Provinsi Luwu Raya dalam Kepentingan Strategis Nasional", yang memuat potensi kawasan dalam mendukung hilirisasi industri mineral, ketahanan pangan, pengembangan Indonesia Timur, serta peningkatan efektivitas pelayanan publik. Delegasi dipimpin Ketua Umum BPP Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR), H. Arsyad Kasmar, bersama Ketua Tim BPP DOB Provinsi Luwu Raya, H. Darwis Ismail, didampingi sejumlah tokoh, akademisi, serta unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Ketua Tim BPP DOB Provinsi Luwu Raya, H. Darwis Ismail, mengatakan perjuangan pembentukan provinsi kini diarahkan untuk memperkuat pembangunan nasional melalui tata kelola pemerintahan yang lebih efektif. "Selama ini perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya sering dipahami hanya sebagai aspirasi pemekaran. Padahal yang kami tawarkan jauh lebih besar, yakni bagaimana negara memiliki instrumen pemerintahan yang lebih efektif untuk mengelola salah satu kawasan paling strategis di Indonesia Timur," ujar Darwis.

Menurutnya, Luwu Raya memiliki posisi penting karena menjadi salah satu pusat produksi nikel nasional serta memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan energi. Calon Provinsi Luwu Raya direncanakan meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo, dengan jumlah penduduk sekitar 1,23 juta jiwa serta berbatasan langsung dengan Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

Koordinator Wilayah BPP DOB Provinsi Luwu Raya, Ir. Hasbi Syamsu Ali, menilai pembentukan provinsi baru akan mempercepat efektivitas pembangunan di kawasan yang menjadi salah satu penggerak ekonomi Sulawesi Selatan. "Kami ingin menunjukkan bahwa pembentukan Provinsi Luwu Raya bukanlah beban bagi negara, melainkan investasi kelembagaan agar potensi strategis nasional di kawasan ini dapat dikelola secara lebih optimal," kata Hasbi.

Sementara itu, Ketua Umum BPP KKLR, H. Arsyad Kasmar, menegaskan perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya telah berlangsung lebih dari dua dekade dengan dukungan berbagai elemen masyarakat yang terus menguat. "Kami datang dengan semangat kolaborasi. Kehadiran unsur DPRD, organisasi kemasyarakatan, dan tim akademik menunjukkan bahwa perjuangan ini merupakan aspirasi bersama masyarakat Luwu Raya. Kami berharap pemerintah pusat melihatnya sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan nasional," ujar Arsyad.

Melalui pendekatan baru yang menempatkan Luwu Raya sebagai kawasan strategis nasional, BPP DOB berharap usulan pembentukan Provinsi Luwu Raya dapat menjadi bagian dari agenda pemerataan pembangunan dan penguatan daya saing Indonesia di kawasan timur.