Alumni P2P Inisiasi Komunitas Pengawas Partisipatif di Sejumlah Daerah

RRI.CO.ID, Makassar – Evaluasi pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 tidak hanya memotret berbagai tantangan di lapangan, tetapi juga mencatat tumbuhnya komunitas-komunitas pengawas partisipatif yang diinisiasi para alumni di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Komunitas-komunitas tersebut merupakan bagian dari Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang disusun peserta setelah mengikuti Pendidikan Pengawas Partisipatif sebagai upaya memperluas edukasi kepemiluan sekaligus memperkuat pengawasan partisipatif di tengah masyarakat.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026 yang digelar Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (8/7/2026). Rapat yang diikuti pimpinan dan jajaran sekretariat Bawaslu dari 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan itu mengevaluasi seluruh tahapan pelaksanaan program, mulai dari proses rekrutmen peserta, metode pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran daring dan luring, hingga pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) peserta.

Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi, Saiful Jihad, mengatakan evaluasi menjadi bagian penting untuk memastikan Pendidikan Pengawas Partisipatif terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan dampak yang berkelanjutan. "Evaluasi bukan sekadar melihat apa yang telah kita kerjakan, tetapi menjadi ruang untuk memperbaiki kualitas program ke depan. Setiap masukan dari daerah adalah bahan berharga dalam menyempurnakan Pendidikan Pengawas Partisipatif agar semakin adaptif, relevan, dan memberi dampak nyata bagi penguatan demokrasi," ujar Saiful.

Menurutnya, pelaksanaan RTL menjadi salah satu indikator untuk melihat sejauh mana peserta mampu mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti Pendidikan Pengawas Partisipatif. "RTL menjadi ukuran bahwa proses pembelajaran tidak berhenti di ruang pelatihan. Kami melihat lebih dari 40 persen peserta merencanakan pembentukan komunitas digital yang akan bergerak melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi di lingkungan masing-masing. Ini menunjukkan bahwa Pendidikan Pengawas Partisipatif mulai melahirkan agen-agen demokrasi yang siap berkontribusi di tengah masyarakat," katanya.

Saiful menambahkan, komunitas yang diinisiasi para alumni diharapkan menjadi ruang kolaborasi yang produktif antara Bawaslu dan masyarakat dalam menyebarluaskan informasi kepemiluan, mengembangkan konten edukasi, serta menginisiasi berbagai kegiatan kreatif yang mampu memperluas partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. "Komunitas digital harus menjadi ruang kolaborasi yang produktif. Bawaslu dan para alumni dapat saling berbagi informasi, konten edukasi, serta menginisiasi berbagai kegiatan kreatif yang mampu memperluas partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Namun, komunitas tersebut tetap memerlukan pendampingan dari Bawaslu agar dapat tumbuh dan memberikan manfaat yang nyata," tambahnya.

Selain mencatat perkembangan RTL peserta, evaluasi juga menghimpun berbagai masukan dari Bawaslu kabupaten/kota terkait pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif. Beberapa daerah menyoroti pelaksanaan kegiatan yang bertepatan dengan jadwal ujian sekolah sehingga memengaruhi kehadiran peserta dari kalangan pelajar.

Masukan lainnya berkaitan dengan keterbatasan dukungan transportasi bagi peserta di wilayah kepulauan, persyaratan rekrutmen yang dinilai masih cukup kompleks, serta perlunya memperkuat metode pembelajaran melalui penambahan studi kasus dan praktik lapangan agar materi yang diberikan lebih kontekstual. Berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif pada periode berikutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi, para alumni menginisiasi berbagai komunitas dengan identitas yang mencerminkan karakter daerah masing-masing sebagai bagian dari implementasi RTL. Di antaranya Pengawas Partisipatif Cakkelle di Kabupaten Soppeng, KADERA (Kawal Demokrasi Rakyat) di Kabupaten Wajo, Gempur26 (Gerakan Pemuda Peduli Demokrasi) di Kabupaten Bulukumba, Kolong Pengawasan di Kabupaten Kepulauan Selayar, Kompas (Komunitas Pengawas Partisipatif) di Kabupaten Toraja Utara, Kompas Muda Takalar, Komunitas Panrita Demokrasi di Kabupaten Sinjai, serta Komunitas Pemberantas Money Politik (KPMP) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Inisiatif serupa juga berkembang di sejumlah daerah lainnya, seperti Waslu Butta Toa di Kabupaten Bantaeng, Insan Demokrasi Nene Mallomo di Kabupaten Sidenreng Rappang, Kopi Lutra di Kabupaten Luwu Utara, P2P Luwu, P2P Enrekang 2026, Lentera (Lingkar Edukasi Pengawasan Partisipatif) di Kota Parepare, dua komunitas yang diinisiasi alumni di Kabupaten Bone, serta PELITA Demokrasi (Pemuda Peduli Partisipasi dan Demokrasi) di Kota Palopo.