RRI.CO.ID, Makassar - Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar, Iwan Darma Setiawan mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi sekaligus mendukung upaya peningkatan integritas aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berkualitas.

Iwan mengatakan, pengawasan dari masyarakat akan menjadi penguat bagi upaya internal yang selama ini dilakukan KPKNL Makassar dalam membangun budaya antigratifikasi dan pelayanan yang berintegritas. Ia menilai lingkungan internal saja tidak cukup tanpa adanya partisipasi publik.

"Kami sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat agar kami bisa meningkatkan integritas kami sehingga pelayanan yang kami berikan bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat. Jangan sampai kita melakukan sesuatu karena tergiur gratifikasi. Biaya dendanya bisa mencapai Rp200 juta sampai Rp1 miliar. Dari mana ASN punya uang sebanyak itu? Kalau tidak mampu membayar, ancamannya bisa dipidana hingga 20 tahun hanya karena kita tidak menolak atau justru menerima gratifikasi. Jangan sampai kita sampai di sana. ASN harus mampu menunjukkan integritas dan menjadi suri teladan, bukan hanya dalam pekerjaan tetapi juga di tengah masyarakat," ujar Iwan, Selasa 30 Juni 2026.

Ia menambahkan, KPKNL Makassar terus berupaya membangun budaya kerja yang berintegritas melalui berbagai langkah pencegahan. Namun, upaya tersebut akan lebih efektif apabila masyarakat turut memberikan masukan, kritik, maupun informasi apabila menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai.

"Kalau gaji kami sudah cukup untuk menyekolahkan anak, makan dan minum, itu sudah cukup, tetapi bukan untuk menjadi kaya raya karena ASN memang bukan untuk kaya. Kalau ada pegawai kami yang merasa tidak cukup lalu melakukan hal yang tidak benar, silakan laporkan kepada kami. Bukan untuk mengkambinghitamkan siapa pun, tetapi untuk membantu mengingatkan kami tentang pentingnya integritas. Sampaikan di mana, apa, siapa, kapan, dan bagaimana kejadiannya. Kami pastikan identitas pelapor akan kami jamin kerahasiaannya dan setiap laporan akan kami tindak lanjuti," katanya.

Menurut Iwan, budaya integritas harus dibangun secara bersama antara penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat. Dengan demikian, setiap bentuk penyimpangan dapat dicegah sejak dini dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dapat terus meningkat.

Ia juga menegaskan komitmen KPKNL Makassar untuk menjadi teladan dalam penerapan integritas di lingkungan Kementerian Keuangan maupun instansi pemerintah lainnya. Karena itu, masyarakat diminta tidak ragu untuk terus mengingatkan apabila menemukan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga kualitas pelayanan kepada publik dapat terus ditingkatkan.