Wali Kota Makassar Komitmen Hidupkan Kembali Situs Budaya Kerajaan Tallo

RRI.CO.ID, Makassar - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya menghidupkan kembali situs sejarah dan budaya Kerajaan Tallo sebagai bagian penting dari identitas Kota Makassar. Komitmen tersebut disampaikan saat menerima audiensi para pemangku adat Kerajaan Tallo, Gowa, dan Toraja yang dipimpin Andi Badi Sommeng di Balai Kota Makassar, Senin 29 Juni 2026.

Munafri mengatakan pelestarian budaya tidak cukup hanya menjaga cerita sejarah, tetapi juga harus menghadirkan ruang budaya yang nyata agar dapat dinikmati masyarakat maupun wisatawan. "Jangan sampai budaya Kerajaan Tallo hilang di Kota Makassar. Selama ini hanya disebut dalam cerita, tetapi wujudnya belum benar-benar hadir sebagai ruang budaya yang hidup," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan telah mengusulkan kepada Menteri Kebudayaan RI pembentukan lembaga independen untuk menyelesaikan sengketa kelembagaan kerajaan di Indonesia. Menurutnya, konflik internal yang berkepanjangan kerap menyulitkan pemerintah dalam menjalin kerja sama pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata.

Munafri menegaskan Kerajaan Tallo memiliki peran strategis dalam sejarah Kota Makassar. Bersama Kerajaan Gowa, Tallo dikenal sebagai "Kerajaan Kembar" dengan filosofi dua raja satu rakyat yang menjadi fondasi berkembangnya Makassar sebagai pusat perdagangan dan peradaban di kawasan timur Nusantara.

Karena itu, Pemerintah Kota Makassar berencana merevitalisasi kawasan situs Kerajaan Tallo, termasuk membangun Balla Lompoa sebagai ruang budaya yang hidup. Kawasan tersebut nantinya diharapkan menjadi pusat pertunjukan seni tradisional, kegiatan menenun, edukasi sejarah, hingga destinasi wisata budaya.

"Kalau orang datang ke Makassar mencari sejarah Kerajaan Tallo, mereka tidak boleh lagi harus ke Gowa untuk mendapatkan ceritanya. Kita ingin menghadirkan ruang budaya yang benar-benar merepresentasikan sejarah Tallo di Kota Makassar," kata Munafri.

Meski demikian, ia menegaskan langkah awal yang harus dilakukan adalah membangun konsolidasi seluruh unsur adat agar terbentuk kelembagaan yang kuat. Setelah itu, pemerintah dapat lebih optimal melakukan penataan kawasan dan pengembangan situs budaya secara berkelanjutan.