RRI.CO.ID, Maros - Gelombang kritik terhadap berbagai persoalan nasional dan daerah menggema di Kabupaten Maros, Rabu 24 Juni 2026. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Kawal Amanat Reformasi (AKAR) turun ke jalan, menyatukan kekuatan gerakan mahasiswa dan organisasi kepemudaan untuk mendesak pemerintah lebih serius menjawab berbagai persoalan yang dinilai menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Aliansi yang terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Maros dan SAPMA Pemuda Pancasila Kabupaten Maros itu menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa sepuluh tuntutan strategis yang mencakup isu nasional hingga persoalan lokal yang selama ini menjadi perhatian publik.

Sejak pagi, massa berkumpul di kawasan Kantor Bupati Maros sebelum melakukan long march menuju Kantor DPRD Maros.

Di sepanjang perjalanan, peserta aksi menyampaikan orasi secara bergantian, menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi agar lebih berpihak kepada kepentingan rakyat.

Pada level nasional, massa menuntut evaluasi terhadap kinerja Kabinet Merah Putih, pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kinerja Badan Gizi Nasional (BGN), hingga implementasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Sementara pada level daerah, perhatian massa tertuju pada sejumlah persoalan yang dianggap belum terselesaikan, seperti maraknya aktivitas tambang ilegal, polemik mutasi guru, pemerataan tenaga pendidik, serta perlindungan hak-hak guru di Kabupaten Maros. Salah satu momen yang menyita perhatian publik terjadi ketika rombongan kendaraan Koperasi Desa Merah Putih yang melintas di depan Kantor Bupati Maros dihentikan massa.

Aksi tersebut dilakukan sebagai simbol penyampaian aspirasi terkait program yang sedang menjadi sorotan mereka.

Meski sempat menarik perhatian pengguna jalan dan masyarakat sekitar, situasi tetap berlangsung kondusif. Kendaraan tersebut kemudian turut berada dalam iring-iringan massa menuju Kantor DPRD Maros sebagai bagian dari simbol protes yang disampaikan.

Setibanya di gedung DPRD Maros, massa diterima langsung oleh Ketua DPRD bersama perwakilan Pemerintah Kabupaten Maros. Dialog terbuka pun berlangsung, memberikan ruang bagi peserta aksi untuk menyampaikan aspirasi serta tuntutan secara langsung kepada para pengambil kebijakan.

Ketua PC PMII Maros, M. Alif Al Isra, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Menurutnya, mahasiswa tidak boleh kehilangan keberpihakan kepada masyarakat ketika melihat adanya persoalan yang berpotensi merugikan kepentingan publik.

"Aksi ini adalah bentuk komitmen kami untuk terus mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak kepada rakyat dan berjalan sesuai semangat reformasi," ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Maros, Ahmad Takbir Abadi, menilai bahwa keterlibatan organisasi kepemudaan dalam aksi tersebut merupakan wujud kepedulian generasi muda terhadap arah pembangunan dan tata kelola pemerintahan. Ia secara khusus menyoroti persoalan mutasi guru dan aktivitas tambang ilegal yang menurutnya membutuhkan langkah tegas dan solusi konkret dari pemerintah daerah.

"Kami ingin memastikan bahwa persoalan yang menjadi keresahan masyarakat tidak diabaikan. Pemerintah harus hadir memberikan kepastian dan solusi nyata," tegasnya.

Sementara itu, Jenderal Lapangan aksi, Hardiansyah, menegaskan bahwa demonstrasi yang dilakukan tidak boleh dipandang sebagai agenda seremonial semata. Menurutnya, aksi tersebut merupakan bentuk pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan agar tetap berada pada koridor kepentingan rakyat.

Ia menegaskan bahwa Aliansi Kawal Amanat Reformasi akan terus mengawal seluruh tuntutan yang telah disampaikan hingga memperoleh respons dan tindak lanjut yang jelas dari pemerintah.

"Kami akan terus mengawasi perkembangan dari setiap tuntutan yang disampaikan hari ini. Jika tidak ada langkah konkret, kami siap kembali turun ke jalan," katanya.

Meski berlangsung dengan tensi tinggi dan diwarnai berbagai kritik terhadap kebijakan pemerintah, aksi berjalan tertib dan damai di bawah pengawalan aparat keamanan. Lebih dari sekadar demonstrasi, aksi AKAR Maros menjadi potret kolaborasi antara gerakan mahasiswa dan organisasi kepemudaan dalam menjalankan fungsi kontrol sosial di tengah dinamika pembangunan daerah. Kehadiran mereka di ruang publik menunjukkan bahwa semangat reformasi masih hidup dan terus menemukan bentuknya melalui partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan.

Bagi para peserta aksi, perjuangan tidak berhenti di atas mimbar orasi. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan dan langkah nyata yang mampu menjawab kebutuhan rakyat.