Kemenkum Sulsel Dukung Penguatan Forum Komunikasi Kebijakan FKK

RRI.CO.ID, Makassar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mendukung penguatan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) sebagai wadah kolaboratif dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas, responsif, dan berbasis bukti. Dukungan tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, dalam Kick Off Meeting Forum Komunikasi Kebijakan yang dilaksanakan secara virtual dari Ruang Rapat Baharuddin Lopa Kanwil Sulsel, Rabu, 17 Juni 2026.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Heny Widyawati, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Demson Marihot, serta jajaran Analis Kebijakan dan Analis Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel. Dalam sambutannya, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan pentingnya Forum Komunikasi Kebijakan sebagai wadah perumusan kebijakan strategis berbasis kajian. Menurutnya, FKK merupakan proyek perubahan yang diinisiasi oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan dan diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan terhadap berbagai isu strategis nasional.

Menteri Hukum menekankan bahwa tantangan terbesar bukan hanya terletak pada penyusunan kajian, tetapi bagaimana hasil kajian tersebut dapat diimplementasikan dan dievaluasi secara berkelanjutan. Seluruh pihak diharapkan tidak hanya fokus pada diskusi dan kajian tematik, tetapi juga memastikan adanya perubahan nyata dalam tata kelola birokrasi dan pelayanan publik. “Keberhasilan reformasi dapat diukur dari implementasi kebijakan yang berjalan efektif, manfaat yang dirasakan masyarakat, serta komitmen yang terlihat secara konkret dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan,” ujar Supratman.

Selain itu, Menteri Hukum juga mengingatkan pentingnya penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh kementerian dan lembaga. Menurutnya, digitalisasi tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperbaiki tata kelola internal, menciptakan standar kerja yang seragam, serta mendukung sistem penilaian kinerja yang lebih objektif dan terukur.

Sebelumnya, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady, melaporkan bahwa Forum Komunikasi Kebijakan diposisikan sebagai ekosistem kolaboratif yang menghubungkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam menghasilkan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang berkualitas, responsif, dan berdampak.

Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2026, FKK diarahkan menghasilkan keluaran strategis berupa policy brief, policy expose, serta integrasi berbagai hasil kajian kebijakan guna mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum di seluruh provinsi, FKK juga akan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga terkait dalam merumuskan solusi atas berbagai isu strategis di tingkat daerah maupun nasional.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi brainstorming yang membahas berbagai langkah strategis pelaksanaan Forum Komunikasi Kebijakan ke depan. Kick Off Meeting Forum Komunikasi Kebijakan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, menyampaikan komitmennya untuk mendukung implementasi Forum Komunikasi Kebijakan di daerah melalui penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan para pemangku kepentingan lainnya.

“Forum Komunikasi Kebijakan menjadi wadah yang sangat strategis untuk mempertemukan berbagai pemikiran dan perspektif dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat. Kanwil Kemenkum Sulsel siap mengambil peran aktif dalam mendukung pelaksanaan forum ini agar dapat melahirkan kebijakan yang berkualitas, implementatif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Andi Basmal.