Konsolidasi Tuntas, Perjuangan Provinsi Luwu Raya Menguat

RRI.CO.ID, Makassar - Badan Pekerja Pembentukan Daerah Otonom Baru (BPP-DOB) Provinsi Luwu Raya menuntaskan agenda konsolidasi dengan seluruh kepala daerah di wilayah calon Provinsi Luwu Raya sebagai bagian dari upaya memperkuat perjuangan pemekaran daerah. Konsolidasi yang berlangsung selama tiga bulan terakhir itu dipimpin Koordinator Wilayah BPP DOB Provinsi Luwu Raya sekaligus Ketua BPW Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan, Hasbi Syamsu Ali.

Rangkaian pertemuan dilakukan dengan Bupati Luwu Patahudding, Wali Kota Palopo Hj. Naili Trisal, Bupati Luwu Utara Andi Abdullah Rahim, Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam, serta Datu Luwu XL Andi Maradang Mackulau Opu To Bau. Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat dukungan politik sekaligus melengkapi berbagai dokumen administratif yang dibutuhkan dalam proses pembentukan daerah otonom baru.

Hasbi Syamsu Ali mengatakan seluruh agenda konsolidasi bersama pemerintah daerah di Tana Luwu kini telah rampung dilaksanakan. “Semua agenda ini dilakukan untuk konsolidasi perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya, termasuk menuntaskan dokumen-dokumen administratif yang dibutuhkan dari setiap kepala daerah di Luwu Raya,” ujar Hasbi dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, keberhasilan menyelesaikan tahapan konsolidasi menunjukkan adanya komitmen bersama seluruh pemerintah daerah dalam mengawal cita-cita pembentukan Provinsi Luwu Raya yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun. Ia menegaskan perjuangan pemekaran tidak boleh hanya menjadi agenda kelompok tertentu, melainkan harus menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat Tana Luwu.

“Kita ingin semuanya terlibat dalam perjuangan besar ini. Tidak boleh ada yang ditinggalkan. Provinsi Luwu Raya adalah mimpi kita semua Wija to Luwu di manapun berada,” katanya.

Selain dukungan politik, Hasbi menilai fondasi akademik pembentukan Provinsi Luwu Raya juga telah berada pada posisi yang kuat. Saat ini tersedia dua dokumen akademik utama yang disusun oleh Institut Otonomi Daerah (IOTDA) dan tim Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo.

Menurut Hasbi, kedua dokumen tersebut telah memberikan argumentasi komprehensif mengenai kelayakan pembentukan Provinsi Luwu Raya dari aspek administratif, ekonomi, sosial, hingga tata kelola pemerintahan. “Secara administratif akademik, Provinsi Luwu Raya sebenarnya sudah siap. Naskah akademik yang ada telah memberikan landasan yang sangat kuat bagi perjuangan ini,” ujarnya.

BPP DOB juga telah melakukan sinkronisasi terhadap kedua dokumen tersebut untuk menghasilkan rumusan yang lebih utuh dan sesuai dengan perkembangan kebijakan nasional. Meski demikian, perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya masih menghadapi tantangan berupa moratorium pembentukan daerah otonom baru yang hingga kini belum dicabut pemerintah pusat.

Karena itu, BPP DOB mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, tokoh politik, akademisi, dunia usaha, tokoh adat, dan organisasi kepemudaan untuk menyatukan dukungan demi mewujudkan Provinsi Luwu Raya ketika peluang pembentukan daerah otonom baru kembali dibuka.