RRI.CO.ID, Makassar – Masyarakat pesisir di sejumlah wilayah Sulawesi menjerit akibat kerusakan lingkungan yang dipicu aktivitas tambang tak bertanggung jawab. Namun hingga kini, belum ada satu pun pihak yang dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Kondisi itu diungkap Zahir Juana Ridwan, Ketua Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Sanitasi Apel Hijau, dalam dialog Green Radio bertema Hijau Bumi Lingkungan Lestari di RRI Pro 1 Makassar, Minggu, 7 Juni 2026.

"Kejahatan lingkungan itu harus diseret ke penjara. Merusak itu bisa kita lihat ada ilmunya, ada citra satelitnya. Kenapa tidak terurus?" ujar Zahir, yang secara rutin memantau kondisi kebumian Indonesia melalui data penginderaan jauh dan Google Earth sejak 2019.

Ia menyebut kawasan pesisir di Labengki dan Kabaena di Sulawesi Tenggara, serta kawasan perbatasan Sulawesi Tengah, sebagai wilayah yang kini sudah mengalami kerusakan parah. Rekaman video masyarakat yang menjerit atas kondisi lingkungannya tersebar di berbagai kanal YouTube, namun suara mereka nyaris tidak pernah sampai ke meja pengambil kebijakan.

Zahir menjadikan bencana Aceh sebagai pelajaran keras. Empat bulan sebelum bencana besar terjadi, citra satelit sudah memperlihatkan tumpukan kayu gelondongan. Setelah banjir bandang menghantam dan menghancurkan seluruh wilayah itu, tidak satu pun pihak yang dimintai tanggung jawab atas penggundulan hutan yang menjadi pemicunya.

Padahal aturan soal reklamasi dan penghijauan kembali lahan pascatambang sudah ada. Kewajiban CSR perusahaan tambang terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar juga sudah diatur. Namun Zahir menilai semua itu kerap diabaikan karena besarnya kepentingan finansial yang bermain di balik industri ekstraktif. "Speak up saja masih ngambang. Sedangkan kita bersuara saja seperti itu, padahal itu jelas kejahatan lingkungan," tegasnya.

Sulawesi Selatan sendiri memiliki hampir 300 pulau, termasuk kawasan Spermonde, Masalima, Sabalana, Kakabia, dan Kepulauan Tengah, yang seluruhnya menyimpan ekosistem pesisir dengan nilai lingkungan dan kehidupan yang sangat tinggi. Zahir mempertanyakan seberapa besar perhatian publik dan pemerintah terhadap kelangsungan ekosistem kepulauan ini.

Apel Hijau saat ini tengah mendorong penerbitan buku kolektif bertema lingkungan yang rencananya dibawa langsung ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan untuk disampaikan kepada para menteri sebagai bentuk advokasi berbasis pengetahuan. "Kalau kita tidak peduli, saya khawatir ini terjadi kerusakan dahsyat di mana-mana. Sudah luar biasa dahsyat, dan barangkali ada orang yang sudah menjadi korban, terkubur di bawah, yang belum pernah terberitakan oleh media nasional," kata Zahir.

Ia mendorong seluruh elemen masyarakat, terutama media, untuk terus meneruskan suara masyarakat pesisir yang terdampak agar bisa naik ke tingkat kebijakan dan mendapat penanganan yang serius.