Dinas Perkintan Sulsel Segera Koordinasi Data RTLH untuk Program 2027

RRI.CO.ID, Makassar – Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan akan segera membahas pendataan di 24 Kabupaten dan Kota, untuk data-data Rumah Tidak Layak Huni, sehingga pantas mendapat bantuan, dimana pada tahun 2027 pemerintah pusat akan menghadirkan kembali program perbaikan RTLH dengan target menyasar sekitar 2 Juta RTLH se Indonesia. Hal ini diungkapkan Pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkintan) Provinsi Sulawesi Selatan Syamsul, Selasa 2 Juni 2026.

Ia menambahkan, program renovasi RTLH di daerah pada tahun ini, dari APBN ada digelontorkan anggaran perbaikan untuk sekitar 400 ribu unit rumah. “Tahun ini ada APBN sekitar 400 unit rumah yang masuk perbaikan se Indonesia, namun untuk Sulsel, angkanya saya tidak dapat informasinya. Makanya di tahun 2027 kami menargetkan ini bisa banyak didapatkan kuota RTLH dari Pemerintah Pusat salah satu caranya dengan mengumpulkan data dari Kabupaten dan Kota,” paparnya

Salah satunya, Syamsul menyebutkan langkah Gubernur Sulsel yang meminta kepala desa untuk turun langsung memberikan data, mana rumah tidak layak huni. “Dalam waktu dekat ini, kami mau mengundang Kabupaten Kota , untuk rapat bersama menangkap peluang dari APBN karena rencanannya tahun depan 2 juta rumah khusus RTLH,” ungkapnya

Syamsul menyebutkan telah berkoordinasi juga dengan instansi vertical yang terkait dan menurut informasi sangat tergantung kesiapan data, “Jadi ketika mereka sudah siap, tapi kabupaten tidak siap dengan datanya. Makanya ini kami dalam waktu dekat ini,akan mengundang Kabupaten Kota untuk rapat bersama, untuk menyiapkan semua kelengkapan dan kebutuhan untuk menangkap peluang itu,”tegasnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun ini akan mulai melakukan renovasi terhadap 120 rumah yang masuk dalam kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tersebar di 10 kabupaten, saat ini perencanaan pembangunan mulai dilakukan, dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Menurutnya dalam menentukan daerah ini, tidak ada yang menjadi prioritas” Tidak ada yang menajdi prioritas untuk penanganan RTLH di wilayahnya, namun memang ini dilakukan secara bergiliran, dan tahun ini ada 10 kabupaten, termasuk 3 daerah untuk kebencanaanya diantaranya Toraja Utara dan Luwu Utara,”jelasnya