RRI.CO.ID, Makassar — Polemik proses seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan menuai sorotan dari kalangan pemerhati dan purna paskibraka. Salah satunya datang dari Muhammad Fahmi yang menyampaikan kritik terbuka terkait transparansi, akuntabilitas, hingga dugaan diskriminasi dalam proses penilaian.

Sebagai Purna Paskibraka Indonesia sekaligus penggiat pembinaan paskibra di tingkat sekolah dan kabupaten/kota, Fahmi menegaskan kritik tersebut bukan dilandasi kepentingan pribadi, melainkan bentuk kepedulian terhadap marwah pembinaan Paskibraka. “Kami menghormati sepenuhnya kewenangan penyelenggaraan seleksi. Namun penghormatan terhadap kewenangan tidak berarti menutup ruang kritik dan evaluasi,” kata Fahmi dalam pernyataan tertulisnya, Senin 25 Mei 2026.

Menurutnya, polemik yang berkembang saat ini tidak lagi sekadar menyangkut hasil seleksi, tetapi telah menyentuh persoalan mendasar seperti transparansi, akuntabilitas, dan etika penilaian. Ia menilai banyak pertanyaan muncul di tengah masyarakat dan pembina sekolah terkait indikator penilaian, bobot penilaian tiap aspek, hingga kewenangan akhir dalam pengambilan keputusan yang dinilai tidak dijelaskan secara terbuka.

“Seluruh proses berlangsung tertutup sehingga menimbulkan ruang spekulasi dan rasa ketidakpercayaan,” ujarnya.

Fahmi juga menyoroti dugaan adanya oknum penilai yang menyerang pribadi peserta berdasarkan latar belakang etnis. Jika benar terjadi, menurutnya, tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat persatuan bangsa.

“Tidak boleh ada satu pun anak bangsa yang dipandang berbeda hanya karena memiliki garis keturunan tertentu. Paskibraka seharusnya menjadi simbol pemersatu generasi muda Indonesia,” katanya.

Ia menegaskan nasionalisme tidak pernah ditentukan oleh latar belakang etnis. Fahmi mencontohkan sejumlah anggota Paskibraka nasional dari berbagai latar belakang yang pernah dipercaya menjalankan tugas kenegaraan.

Lebih lanjut, Fahmi menilai menurunnya minat pendaftar seleksi resmi Paskibraka dalam beberapa tahun terakhir perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Padahal, pembinaan paskibra di sekolah-sekolah dan kegiatan lomba terus berkembang.

“Hampir setiap bulan ada lomba paskibra tingkat SMA hingga perguruan tinggi dengan peserta yang ramai. Sekolah-sekolah aktif melakukan pembinaan, latihan rutin berjalan, bahkan orang tua memberikan dukungan penuh,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan antusiasme generasi muda terhadap dunia paskibra sebenarnya masih tinggi, namun kepercayaan terhadap sistem seleksi mulai menurun. Fahmi juga menyoroti belum adanya regulasi resmi yang melarang peserta terpilih berasal dari daerah yang sama apabila memang memiliki kompetensi terbaik.

Karena itu, ia menilai keputusan yang didasarkan pada alasan pemerataan wilayah tanpa aturan tertulis berpotensi melahirkan ketidakadilan baru. “Paskibraka adalah simbol kehormatan bangsa. Proses seleksinya pun harus mencerminkan nilai disiplin, persatuan, kepemimpinan, dan keadilan,” tuturnya.

Ia berharap polemik yang terjadi dapat menjadi momentum evaluasi untuk memperbaiki sistem seleksi ke depan agar tetap menjunjung objektivitas dan menjaga kepercayaan generasi muda terhadap Paskibraka. “Pada akhirnya, Merah Putih dikibarkan bukan oleh satu agama, satu suku, satu ras, atau satu golongan, melainkan oleh putra-putri terbaik Indonesia,” katanya.