Belanja Pemerintah di Sulsel Tembus Rp6,63 Triliun

RRI.CO.ID, Makassar - Belanja Pemerintah pusat di Sulawesi Selatan terus menunjukkan tren positif sepanjang awal tahun 2026. Hingga April 2026, realisasi anggaran pemerintah pusat di wilayah tersebut tercatat telah mencapai Rp6,63 triliun dan dinilai menjadi salah satu penopang utama pergerakan ekonomi daerah.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan, Hari Utomo, mengatakan realisasi Belanja Pemerintah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. “Pengelolaan anggaran diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dan program strategis kementerian serta lembaga,” ujar Hari.

Menurut Hari, Belanja Pemerintah saat ini tidak hanya difokuskan pada operasional birokrasi semata, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik di berbagai sektor. Ia menyebut sejumlah program prioritas tetap berjalan meskipun beberapa kementerian dan lembaga mengalami restrukturisasi anggaran.

“Belanja negara harus tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya, dikutip dari pernyataan resminya, minggu 24 Mei 2026. Pemerintah juga disebut terus melakukan pengawasan agar penggunaan anggaran berjalan efektif dan tepat sasaran.

Dari total realisasi yang tercatat, belanja pegawai masih menjadi komponen terbesar dalam Belanja Pemerintah pusat di Sulawesi Selatan. Hingga April 2026, realisasi belanja pegawai mencapai Rp4,20 triliun atau sekitar 36,38 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp11,53 triliun.

Hari mengatakan anggaran tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pegawai pemerintah pusat di Sulawesi Selatan. “Belanja itu mencakup pembayaran gaji, tunjangan, uang makan, hingga uang lembur bagi aparatur negara,” katanya.

Belanja Pemerintah tersebut turut menopang kesejahteraan puluhan ribu aparatur yang bertugas di wilayah Sulawesi Selatan. Tercatat sekitar 50 ribu personel TNI dan Polri, 14 ribu guru dan dosen, 35 ribu pegawai negeri sipil, hingga 9 ribu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK menerima pembiayaan dari anggaran tersebut.

Menurut Hari, stabilitas pembayaran belanja pegawai memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Ia menilai perputaran uang dari gaji dan tunjangan aparatur turut membantu menjaga konsumsi rumah tangga tetap bergerak di tengah tantangan ekonomi global.

“Ketika daya beli masyarakat terjaga, maka sektor perdagangan dan jasa juga ikut bergerak,” ujarnya. Kondisi itu dinilai penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tetap stabil sepanjang tahun berjalan.

Selain menopang operasional pemerintahan, Belanja Pemerintah juga diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan di berbagai daerah. Pemerintah pusat disebut terus berupaya memastikan anggaran dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.

Hari optimistis realisasi anggaran pemerintah pusat di Sulawesi Selatan akan terus meningkat hingga akhir tahun 2026. “Kami berharap Belanja Pemerintah dapat terus menjadi instrumen penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan mendukung kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.