RRI.CO.ID, Makassar — Dinas Pendidikan Kota Makassar terus mematangkan tahapan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 dengan menyiapkan sejumlah pembenahan signifikan. Mulai dari pemisahan server untuk tiap jenjang pendidikan, pembukaan kanal aduan, hingga penguatan sistem transparansi.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penerimaan peserta didik berjalan lebih tertib, akuntabel, dan meminimalisir kendala teknis. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman menjelaskan, masa simulasi saat ini dimanfaatkan untuk menyempurnakan berbagai aspek teknis, termasuk penyederhanaan mekanisme login menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) agar lebih mudah dipahami masyarakat.

Selain itu, Disdik juga memperkuat integrasi data sekolah dengan Kementerian Pendidikan secara otomatis serta membuka kanal layanan aduan, termasuk grup Telegram resmi untuk membantu masyarakat yang mengalami kendala teknis. “Ini bagian dari komitmen kami menghadirkan sistem yang transparan dan akuntabel. Lontara+ menjadi solusi atas berbagai kekurangan pada pelaksanaan tahun sebelumnya,” ujar Achi, Senin, 18 Mei 2026.

Proses pendaftaran SPMB 2026 akan berlangsung secara bertahap mulai Mei hingga Juni 2026 dengan mengedepankan sistem digital. Disdik Kota Makassar juga memperpanjang masa simulasi hingga 21 Mei 2026, sementara pendaftaran resmi dijadwalkan dimulai pada 2 Juni mendatang.

Menurut Achi, kebijakan tersebut diambil menyusul tingginya antusiasme masyarakat sekaligus untuk menyempurnakan alur pendaftaran pada platform Lontara+. Disdik Makassar juga memberi perhatian pada kesiapan sumber daya manusia, khususnya operator sekolah sebagai garda terdepan layanan. Untuk itu, Disdik menggelar bimbingan teknis (bimtek) bagi operator PAUD, SD, hingga SMP agar memahami sistem baru secara menyeluruh.

“Kami siapkan tim terbaik, operator akan dibekali melalui bimtek agar memahami sistem secara utuh, sehingga potensi kendala maupun penyimpangan dapat diminimalisir,” tegasnya.

Pada tahun ini, daya tampung peserta didik disesuaikan dengan jumlah satuan pendidikan yang tersedia. Untuk jenjang PAUD dari lima sekolah negeri ditargetkan menerima sekitar 500 siswa. Jenjang SD dari 314 sekolah diperkirakan menampung sekitar 18 ribu siswa, sementara SMP dari 55 sekolah negeri sekitar 15 ribu siswa.

Mekanisme penerimaan juga dibedakan berdasarkan jenjang pendidikan. Untuk PAUD tersedia jalur afirmasi 60 persen dan domisili 40 persen. Pada jenjang SD tersedia jalur domisili, afirmasi, dan mutasi. Sedangkan SMP memiliki empat jalur, yakni prestasi akademik dan non-akademik, domisili, afirmasi, serta mutasi.

Disdik Makassar turut memberi perhatian khusus pada wilayah kepulauan seperti Kecamatan Sangkarrang yang masih menghadapi keterbatasan jaringan internet. Dalam kondisi tertentu, pendaftaran offline tetap disiapkan sebagai solusi. “Untuk wilayah kepulauan, kami juga berkoordinasi dengan provider agar jaringan dapat lebih optimal. Namun jika memang tidak memungkinkan, maka mekanisme offline tetap disiapkan sebagai solusi,” jelas Achi.

Meski mengedepankan sistem online, layanan bantuan tetap tersedia di setiap sekolah. Panitia penerimaan murid baru disiagakan untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mengakses sistem. Sementara itu, Tim Ahli Pemkot Makassar Bidang Percepatan Digitalisasi, Andi Gita Namira Patigana menjelaskan masyarakat dapat memantau perkembangan informasi SPMB melalui media sosial resmi Disdik maupun portal Pemerintah Kota Makassar. “Selama masa simulasi ini kami juga menyediakan grup Telegram resmi sebagai kanal update,” ujarnya.

Dari sisi infrastruktur, Pemkot Makassar melakukan pembenahan signifikan dengan memisahkan sistem menjadi tiga server berbeda untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP guna menghindari lonjakan akses seperti tahun sebelumnya. “Dengan sistem terpisah, diharapkan performa layanan menjadi lebih stabil,” kata Gita.

Tim teknis juga telah melakukan uji ketahanan sistem dengan simulasi beban akses hingga tiga kali lipat dari perkiraan jumlah pengguna saat pendaftaran berlangsung. Untuk menjaga transparansi dan mencegah potensi kecurangan, sistem Lontara+ kini dilengkapi dashboard pemantauan internal. Melalui fitur tersebut, pihak Disdik hingga Wali Kota dapat memantau secara langsung kinerja operator sekolah, jumlah pendaftar, progres verifikasi, hingga durasi penyelesaian berkas secara real time.

“Misalnya jika ada berkas yang belum diverifikasi, bisa langsung diketahui dan ditindaklanjuti. Bahkan bisa langsung dilakukan peneguran kepada operator yang bersangkutan,” ungkapnya.

Menurut Gita, sistem tersebut memungkinkan evaluasi cepat terhadap berbagai kendala di lapangan sehingga solusi dapat segera dilakukan agar seluruh proses berjalan sesuai jadwal. Ia menegaskan, secara sistem peluang kecurangan telah diminimalisir semaksimal mungkin.

Namun pengawasan bersama dari masyarakat tetap diperlukan demi menjaga transparansi proses penerimaan peserta didik baru. “Secara sistem sudah dibuat seaman mungkin dan transparan. Namun di luar sistem tentu tetap perlu pengawasan bersama,” tegasnya.